RRI.CO.ID, Cirebon - Ustadz Abdul Majid meminta masyarakat tidak menjadikan perbedaan penetapan Hari Raya Iduladha maupun waktu pelaksanaan puasa Arafah sebagai sumber perpecahan. Imbauan tersebut disampaikannya dalam program Mutiara Pagi RRI Cirebon pada Minggu, 17 Mei 2026.

Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan pendengar terkait urgensi pelaksanaan sidang isbat menjelang Iduladha. Selain itu, dialog ini juga membahas alasan di balik munculnya perbedaan pelaksanaan puasa Arafah dan Iduladha di Indonesia.

Ustadz Abdul Majid menerangkan bahwa sidang isbat dilakukan oleh pemerintah khusus untuk menentukan awal bulan Hijriah. Langkah tersebut menjadi dasar penting dalam menetapkan masuknya bulan Dzulhijjah yang menentukan hari raya.

“Sidang isbat itu dilakukan pada tanggal 29 Dzulqa’dah untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah. Jadi pelaksanaannya bukan pas tanggal sembilan atau sepuluh Dzulhijjah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam kajian ilmu falak terdapat dua pendekatan besar untuk menentukan awal bulan Hijriah. Kedua metode tersebut adalah hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat melalui pengamatan hilal secara langsung.

“Hisab itu dengan perhitungan, sedangkan rukyat melihat langsung hilalnya kelihatan atau tidak. Sebenarnya rukyat juga tidak lepas dari hisab karena tetap ada prediksi terlebih dahulu,” katanya.

Menurutnya, perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia merupakan sebuah fenomena keagamaan yang sangat lumrah. Hal ini terjadi karena masing-masing organisasi keagamaan maupun pemerintah memiliki dasar ijtihad dan metode tersendiri.

“Muhammadiyah juga punya dalil, pemerintah punya dalil, Nahdlatul Ulama juga punya dalil. Jadi jangan saling memaki dan saling mencaci hanya karena perbedaan,” ucap Ustadz Abdul Majid.

Ia juga meluruskan pemahaman sebagian masyarakat mengenai waktu pelaksanaan ibadah puasa sunah Arafah. Selama ini, sebagian warga kerap menganggap puasa tersebut harus selalu bersamaan dengan waktu wukuf jemaah haji di Arab Saudi.

“Puasa Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut penanggalan wilayah yang kita ikuti. Jadi ketentuannya bukan harus sama persis dengan waktu wukuf di Arab Saudi,” ujarnya meluruskan.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat luas agar tetap mengutamakan dan menjaga nilai-nilai persatuan. Warga diharapkan konsisten mengikuti keputusan yang diyakini atau merujuk pada ketetapan resmi dari pemerintah.

“Kalau ingin lebih tenang dan tidak pusing, ya ikuti saja keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah melibatkan banyak pakar dan ahli untuk menentukan keputusan tersebut,” katanya menutup.