RRI.DO.ID, Kupang – Untuk mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Manggarai di Pimpin kakanwil Kemenkum Silvester sili Laba. Kakanwil Kemenkum Silvester Sili Laba, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus PS Bureni menekankan bahwa proses harmonisasi memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas suatu produk hukum daerah.

“Pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan regulasi agar substansi maupun teknik penyusunannya selaras dalam kerangka sistem hukum nasional,” kata Silvester, Rabu 20 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa proses harmonisasi tidak hanya menitikberatkan pada isi materi muatan, tetapi juga mencakup aspek prosedural dan teknik penyusunan peraturan.

Aspek ketiga tersebut menjadi indikator penting guna memastikan Ranperda dapat diterapkan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung administrasi pemerintahan daerah. Silvester juga berharap melalui rapat harmonisasi ini, substansi Ranperda Kabupaten Manggarai dapat semakin disempurnakan sehingga mampu melahirkan produk hukum yang berkualitas, implementasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan kedamaian secara umum, meningkatkan rasa aman dan tenteram, serta memperkuat perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Pada sesi pembahasan teknis, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus PS Bureni, memaparkan hasil kajian terhadap dua Ranperda, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Manggarai.

“Secara umum kedua Ranperda ini sudah disusun dengan baik, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Namun masih diperlukan beberapa penyelarasan teknis agar kualitas regulasi semakin kuat danimplementatif,” ucapnya.

Melalui proses harmonisasi yang komprehensif tersebut, Kanwil Kemenkum NTT berharap Ranperda yang ditetapkan nantinya dapat menjadi landasan hukum yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, memperkuat iklim investasi dan pembangunan industri, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai. (humas/anna)