RRI.CO.ID, Pandeglang – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Pandeglang mengajukan penambahan alokasi BBM subsidi jenis solar guna mengatasi kelangkaan yang kerap melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Langkah ini diambil mengingat alokasi saat ini sering habis sebelum masa distribusi bulanan berakhir.

Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar mengungkapkan, adanya kesenjangan signifikan antara usulan daerah dengan realisasi kuota dari Pertamina. Ia mencontohkan pada awal tahun 2026, Diskan mengusulkan kebutuhan solar untuk Labuan sebesar 652 kiloliter (KL), tetapi realisasi alokasi yang diberikan hanya menyentuh angka 350 KL. Kondisi ini dinilainya memicu kekosongan stok di tingkat pangkalan setiap memasuki tanggal 20 ke atas.

"Kami mohon adanya penghitungan kembali dari BPH Migas maupun Pertamina untuk memberikan tambahan alokasi BBM khususnya di Kecamatan Labuan sebagai sentra nelayan terbesar," ujar Uun, Sabtu 16 Mei 2026.

Ketidakseimbangan kuota ini disebutnya sudah terjadi sejak tahun 2025, usulan Diskan sebesar 448 KL hanya direalisasikan sebanyak 289 KL oleh pihak berwenang. Uun mengatakan, Diskan telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas dan Pertamina untuk mengevaluasi perhitungan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan Pandeglang.

Koordinasi intensif pun dikatakannya terus dilakukan agar ketersediaan solar di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dapat mencukupi kebutuhan riil di lapangan.

"Tahun 2026 ini terjadi kekurangan lagi karena banyak nelayan sudah memiliki surat-surat kapal lengkap. Kami akan berkoordinasi mengajukan kembali alokasi agar akhir bulan tetap tercukupi," katanya.

Diskan Pandeglang menyayangkan belum adanya tembusan informasi berkala dari Pertamina kepada dinas mengenai besaran alokasi yang diturunkan ke setiap SPBN. Selama ini, Uun menyebut otoritas daerah hanya mendapatkan informasi ketersediaan stok melalui laporan mandiri pengelola pangkalan di lapangan.

Merespons kondisi tersebut, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menginstruksikan Dinas Perikanan untuk segera mengirimkan surat resmi permintaan penambahan kuota kepada otoritas terkait. Pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat melakukan penghitungan ulang terhadap profil kebutuhan energi di sentra nelayan Banten Selatan agar kebijakan distribusi lebih tepat sasaran.

"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas segera berkirim surat ke Pertamina untuk penambahan kuota serta melakukan pendataan dan penertiban penggunaan solar subsidi," ucap Iing Andri Supriadi.

Pasokan yang stabil di Kecamatan Labuan dinilai Iing menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah pesisir Pandeglang. Ketersediaan alokasi kuota yang sesuai diharapkannya dapat meniadakan hambatan teknis bagi nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di SPBN.