RRI.CO.ID, Serang - Kondisi nelayan di Provinsi Banten saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait meningkatnya biaya operasional yang harus ditanggung setiap kali melaut. Salah satu persoalan utama yang terus dikeluhkan adalah distribusi serta kuota BBM subsidi yang dinilai belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh nelayan.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, Neneng Srihastuti Handayani, mengungkapkan situasi ini semakin diperparah dengan adanya isu kenaikan harga BBM. Sebelum adanya rencana kenaikan pun, nelayan sudah berada dalam tekanan ekonomi yang cukup berat akibat tingginya biaya operasional. “Apalagi sekarang ada isu kenaikan BBM, sebelum naik saja sudah menjadi permasalahan buat kami,” ujarnya dalam dialog Banten Menyapa bersama RRI Pro 1 Banten, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh menjadi persoalan serius bagi nelayan. Dalam kondisi tertentu, seperti saat musim angin baratan atau paceklik, hasil tangkapan tidak menentu, sementara kebutuhan untuk melaut tetap harus dipenuhi.
Selain itu, keterbatasan kuota BBM subsidi membuat sebagian nelayan tidak mendapatkan jatah yang seharusnya. Akibatnya, mereka terpaksa membeli solar industri dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan BBM subsidi.
Kondisi tersebut tentu semakin menekan pendapatan nelayan. Bahkan dalam banyak kasus, hasil yang diperoleh setelah melaut tidak mampu menutupi biaya operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya. “Ketika penghasilan dibandingkan dengan pengeluaran, justru lebih besar pengeluaran,” katanya.
Neneng berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, terutama dengan menambah kuota BBM subsidi dan memastikan distribusinya lebih tepat sasaran. Dengan adanya kebijakan yang berpihak, diharapkan nelayan tetap mampu bertahan dan menjalankan aktivitasnya di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....