Ketersediaan Lahan Jadi Hambatan Kampung Nelayan Merah Putih di Banten

RRI.CO.ID, Serang - Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat di wilayah Provinsi Banten terus mengalami progres pembangunan secara bertahap. Proyek integrasi kawasan pemukiman nelayan ini telah terealisasi di sejumlah titik strategis di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Namun, upaya perluasan program ke seluruh kabupaten/kota di pesisir Banten masih menghadapi hambatan serius terkait ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria teknis pemerintah pusat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani menyebut pengadaan lahan menjadi isu sensitif karena sebagian besar pesisir merupakan kawasan padat penduduk. Selain itu, beberapa lokasi pangkalan nelayan yang potensial dikembangkan menurutnya masih berstatus lahan milik Perhutani atau pihak ketiga lainnya. Kondisi sengketa dan kepadatan wilayah ini membuat rencana pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara cepat dan masif di semua wilayah pesisir.

"Pembangunan kampung nelayan sedang berprogres, yang sudah jadi ada di Pandeglang dan Kabupaten Serang, namun rencana perluasan terbentur pengadaan lahan. Wilayah pesisir sudah sangat padat dan ada pula lahan yang masuk milik Perhutani, sehingga ini menjadi permasalahan utama kami," ujar Neneng, 6 April 2026.

Neneng mengatakan konsep Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program Minapolitan yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan nelayan dalam satu kawasan khusus. Ia menyebut fasilitas yang dibangun nantinya mencakup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga perumahan layak huni bagi keluarga nelayan. Integrasi ini dinilainya bertujuan untuk memotong rantai logistik dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan kawasan yang lebih profesional dan terorganisir.

Hingga saat ini, menurut Neneng pemerintah pusat tetap menempatkan Banten sebagai wilayah prioritas pengembangan karena memiliki pangkalan-pangkalan nelayan yang cukup besar dan produktif. Kehadiran kampung nelayan ini diharapkannya mampu mengubah wajah pemukiman pesisir yang selama ini identik dengan kawasan kumuh menjadi area yang bersih dan modern.

Transformasi lingkungan tersebut diproyeksikannya akan memberikan dampak psikologis dan ekonomi yang positif bagi produktivitas nelayan tangkap di Banten. "Program Kampung Nelayan Merah Putih ini luar biasa karena terintegrasi dalam satu kawasan, mencakup SPBN, TPI, hingga rumah nelayan. Jika terealisasi dengan benar di setiap wilayah pesisir, ini akan sangat berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita," katanya.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dinilai Neneng menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan lahan yang saat ini masih menjadi ganjalan di beberapa daerah. HNSI mendorong adanya dialog konstruktif dengan pihak Perhutani maupun pemilik lahan swasta untuk memberikan ruang bagi kepentingan publik, khususnya para nelayan.

Dukungan regulasi dari tingkat kabupaten sangat dibutuhkan agar proses pengadaan tanah untuk kepentingan kampung nelayan dapat berjalan tanpa hambatan hukum.