RRI.CO.ID, Bandung - Dunia akademik kembali mencatat tonggak penting dengan lahirnya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI). Forum nasional yang digelar di Politeknik STIA LAN Bandung, Sabtu 9 Mei 2026, menjadi saksi terpilihnya Dr. Tatang Sudrajat, dosen USB YPKP Bandung sekaligus mantan Dekan FISIP USB YPKP, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI periode 2026–2030. Pemilihan berlangsung secara aklamasi dalam kongres yang dihadiri ratusan dosen kebijakan publik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Tatang menegaskan, kehadiran IDoKPI dilatarbelakangi kebutuhan mendesak akan peran aktif dosen kebijakan publik dalam merespons isu-isu pembangunan nasional. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah profesional, akademik, dan ilmiah yang terbuka bagi dosen dari berbagai bidang kebijakan, mulai dari pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, hingga kemaritiman. "IDoKPI bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang strategis untuk melahirkan gagasan kritis dan solusi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,"ungkapnya. Kamis 14 Mei 2026.

Kegiatan deklarasi dan kongres diikuti 195 dosen dari total 252 anggota, baik secara luring maupun daring. Di antara peserta hadir 21 profesor, sejumlah rektor, wakil rektor, dekan, direktur, dan kaprodi dari PTN maupun PTS, mulai dari Aceh hingga Papua. Momentum ini sekaligus dirangkaikan dengan seminar nasional yang menghadirkan dua keynote speaker, Prof. Dr. Budiman Rusli (UNPAD) dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari (Universitas Muhammadiyah Makassar), serta enam pakar kebijakan publik dari berbagai daerah.

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhammad Nur Afandi, menyambut gembira terbentuknya IDoKPI sebagai wujud nyata kontribusi ilmuwan kebijakan publik bagi bangsa. Sementara itu, Dr. Leo Agustino, Dekan FISIP Untirta Serang, menilai forum ini bukan hanya memperkaya wawasan dosen, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas kampus dalam menghadapi fenomena pembangunan nasional.

Berbagai harapan juga mengemuka dari peserta. Jhon TMS Timisela (Universitas Pattimura Ambon) menekankan pentingnya konsistensi organisasi dalam memberi rekomendasi kebijakan berkualitas. Dr. Yusie Fitria (Untag Samarinda) menilai IDoKPI sebagai wadah berbagi gagasan dan inovasi yang berdampak luas. Sedangkan Dr. Dyah Bayu Framesti (Politeknik Pajajaran ICB Bandung) menekankan peran IDoKPI sebagai ruang strategis akademisi dalam menjawab dinamika pemerintahan.

Dari Bali, Ni Putu Ari Setiawati (Universitas Mahendradatta) berharap IDoKPI menjadi garda terdepan peningkatan kapasitas intelektual. Syarkawi (Universitas Terbuka) mengingatkan agar akademisi tidak sekadar menjadi penonton, melainkan tampil kritis dan independen dalam mengawal arah kebijakan negara. Pesan serupa datang dari Dr. Titin Rohayatin (Unjani Cimahi) yang menekankan pentingnya netralitas organisasi, serta Dr. Ismanudin (Universitas Wiralodra Indramayu) yang menyoroti perlunya sinergi dan adaptasi menghadapi kompleksitas pembangunan.

Sesi kongres berlangsung dinamis dengan pembahasan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta program kerja empat tahun ke depan. Enam narasumber turut memberi masukan, di antaranya Dr. Ayuning Budiati (Untirta Serang) dan Dr. Yayat Rukayat (Universitas Nurtanio Bandung). Penutup acara ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama antar-dekan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, menegaskan komitmen IDoKPI sebagai kekuatan intelektual baru dalam peta kebijakan publik nasional.

Dengan lahirnya IDoKPI, Bandung kembali menorehkan peran strategis dalam sejarah keilmuan Indonesia. Organisasi ini diharapkan menjadi motor penggerak akademisi kebijakan publik untuk tampil kritis, independen, dan solutif, demi arah pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat.