RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hingga kini masih melakukan penilaian terhadap sejumlah lembaga dan perusahaan yang berminat mengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Proses lelang pengelolaan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

‎

‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, proses seleksi pengelola Bandung Zoo masih berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan pemenang.

‎

‎“Hingga kini proses lelang pengelolaan Bandung Zoo terus dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Pemkot Bandung berharap pada akhir Mei mendatang sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional,” ujar Farhan, Kamis 14 Mei 2026.

‎

‎Menurutnya, sejumlah pihak yang mengikuti lelang masih dalam tahap evaluasi kelayakan sehingga belum dapat dipastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola baru.

‎

‎“Artinya ini bukan gagal, tapi memang belum lulus tahap seleksi. Kita tidak bisa menyederhanakan proses ini karena menyangkut banyak aspek penting,” jelasnya.

‎

‎Farhan menuturkan, Pemkot Bandung saat ini juga tengah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional kebun binatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi pengelolaan.

‎

‎“Perpanjangan MoU ini penting agar penanganan satwa dan pekerja tetap berjalan dengan baik sampai ada pengelola baru,” tuturnya.

‎

‎Ia menambahkan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan Bandung Zoo berpotensi diambil alih pemerintah pusat.

‎

‎“Kalau sampai gagal, semua bisa diambil alih pemerintah pusat. Tentu kita ingin tetap ada peran daerah,” ucapnya.

‎

‎Farhan menjelaskan, sebelumnya Pemkot Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat agar pengelolaan kebun binatang dilakukan melalui skema kolaborasi pemerintah daerah. Namun, terdapat sejumlah kendala regulasi yang harus dipenuhi.

‎

‎Salah satunya ialah rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengharuskan adanya skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Selain itu, pengelola juga diwajibkan memiliki izin lembaga konservasi berbadan hukum.

‎

‎“Kalau pemerintah yang langsung mengelola, harus melalui BUMD. Nah, BUMD ini harus mengurus izin konservasi dulu. Itu prosesnya tidak sederhana,” katanya.

‎

‎Meski demikian, Pemkot Bandung tetap mendorong BUMD untuk mencari solusi, termasuk mempercepat proses perizinan konservasi dari pemerintah pusat.

‎

‎Dalam proses lelang yang sedang berjalan, Farhan mengungkapkan minat peserta cukup tinggi. Dari sekitar 85 pihak yang awalnya menyatakan ketertarikan, kini tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang telah mengambil dokumen lelang secara resmi.

‎

‎“Detailnya nanti ditanyakan ke panitia. Yang jelas proses sudah berjalan dan kita targetkan 29 Mei sudah ada hasil. Kami berharap proses ini dapat menghasilkan pengelola yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap konservasi satwa dan pengelolaan kebun binatang secara profesional,” sambungnya.

‎

‎Sementara itu, Faunaland Indonesia menjadi salah satu lembaga yang mengikuti proses seleksi dan optimistis dapat terpilih sebagai pengelola baru Bandung Zoo.

‎

‎Sementara itu CEO Faunaland Indonesia, Danny Gunalen mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai program pengembangan berbasis edukasi dan konservasi satwa.

‎

‎“Dari pengalaman yang kami miliki dan program-program dalam dokumen yang diajukan, tentu menjadi pertimbangan buat Pemkot Bandung. Dan kami berharap jika diberi kepercayaan untuk mengelola Bandung Zoo akan dijalankan sesuai program yang kami ajukan,” ucapnya.

‎

‎Menurut Danny, konsep yang diusung mengedepankan pengalaman interaktif bagi pengunjung sekaligus mendukung program edukasi Gerakan Reksawana Ilmu Pengetahuan Flora dan Fauna.

‎

‎“Konsepnya adalah city zoo berbasis edukasi dan konservasi. Seperti yang kami lakukan di area seluas 10 hektare di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Dua hektare akan menjadi area walk-in zoo, sedangkan delapan hektare lainnya dikembangkan menjadi safari friendly dengan satwa jinak untuk masyarakat,” tandasnya.