RRI.CO.ID, Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur terkait dan relawan menggelar simulasi penanggulangan bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang di Kecamatan Cihampelas, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi dan bencana susulan berupa tanah longsor yang rawan terjadi di kawasan perbukitan Bandung Barat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD KBB, Dedi Supriadi, mengatakan wilayah Cihampelas memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi karena berada di sekitar jalur patahan aktif serta didominasi kontur lereng dan pegunungan.Menurutnya, hingga saat ini struktur dasar satuan tanggap bencana baru terbentuk di Desa Cipatik. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Kecamatan Cihampelas memiliki tim siaga bencana yang lengkap dan aktif.

“Kami berharap seluruh desa di Cihampelas nantinya memiliki struktur tanggap bencana yang lengkap. Saat ini memang baru terbentuk di satu desa, tetapi keberadaan relawan yang sudah ada menjadi modal penting untuk terus berlatih dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Dedi di sela kegiatan simulasi.

Dedi mengungkapkan ancaman bencana di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya gempa bumi, tetapi juga longsor yang kerap terjadi di sejumlah wilayah rawan. Ia menyebut hampir seluruh desa di Kecamatan Cihampelas memiliki potensi risiko bencana sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak dalam mitigasi dan penanganan kebencanaan. “Sebaran risiko bahaya hampir mencakup seluruh desa di Cihampelas, termasuk wilayah seperti Desa Situwangi,” katanya.

Simulasi tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, hingga masyarakat setempat. Menurut Dedi, keterlibatan lintas sektor sangat penting agar penanganan bencana dapat berjalan cepat, terkoordinasi, dan efektif saat kondisi darurat terjadi.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti masih belum adanya skema relokasi bagi masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana. Ia menilai relokasi tidak dapat dilakukan secara instan karena berkaitan dengan kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta edukasi kebencanaan menjadi langkah prioritas saat ini.

Selain itu, Dedi mengingatkan seluruh relawan agar memiliki semangat kemanusiaan dan tidak terkotak pada wilayah tugas tertentu. “Tugas relawan adalah panggilan jiwa. Jangan hanya fokus bertugas di satu wilayah saja. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, baik di Bandung Barat maupun daerah lain di Indonesia,” tegasnya.

Meski simulasi berjalan lancar, BPBD KBB mencatat masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi ke depan. Beberapa di antaranya adalah belum meratanya struktur tanggap bencana di tingkat desa, minimnya pemahaman masyarakat mengenai jalur evakuasi, hingga belum tersedianya perlengkapan darurat di rumah warga.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan melalui sosialisasi berkelanjutan, pelatihan rutin, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana semakin optimal.