RRI.CO.ID, Cimahi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi merekap pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi yang digelar sepanjang 15 Januari hingga 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkuat kualitas demokrasi sekaligus memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, mengatakan konsolidasi demokrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan Pemilu sejak dini. Menurutnya, pemetaan persoalan demokrasi penting dilakukan agar potensi pelanggaran dapat dicegah lebih awal.

“Konsolidasi demokrasi yang kami lakukan bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memetakan berbagai potensi kerawanan Pemilu sejak dini,” kata Fathir di Kantor Bawaslu Kota Cimahi, Selasa 12 Mei 2026.

Selama periode tersebut, Bawaslu Kota Cimahi melaksanakan 31 kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan itu mencakup pendidikan politik masyarakat, penguatan pengawasan partisipatif, hingga pencegahan dan penegakan hukum Pemilu.

Dari hasil rekapitulasi, isu penegakan hukum Pemilu menjadi pembahasan paling dominan dengan 11 kegiatan. Selain itu, isu politik uang turut menjadi perhatian serius dengan tujuh kegiatan karena dinilai masih menjadi ancaman bagi terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.

Fathir menuturkan tanpa konsolidasi yang masif kepada masyarakat, penegakan hukum Pemilu akan sulit dilakukan secara optimal. Karena itu, Bawaslu terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen untuk menjaga integritas demokrasi.

“Konsolidasi demokrasi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses demokrasi, tanpa konsolidasi yang masif kepada setiap elemen masyarakat kita akan kesulitan menegakkan hukum Pemilu pada saat proses tahapan,” ucapnya.

Bawaslu Kota Cimahi menilai pengawasan partisipatif menjadi salah satu kunci dalam menciptakan Pemilu yang transparan dan berintegritas. Sinergi antar lembaga juga terus diperkuat agar setiap tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.