RRI.CO.ID, Minahasa - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohi, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas institusi kejaksaan di wilayah Sulawesi Utara.

Ia menegaskan tidak akan segan menindak oknum jaksa yang melakukan pemerasan maupun mengganggu kinerja para hukum tua atau kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan dana desa.

Menurut Jacob, langkah tegas tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan di tingkat desa sekaligus memberikan rasa aman kepada aparat desa dalam mengelola pendapatan desa sesuai aturan yang berlaku.

“Kenyamanan hukum tua dalam mengelola pendapatan desa menjadi prioritas. Jangan ada aparat kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Jacob yang pernah menjabat di Divisi Provos Kejaksaan Agung itu juga dikenal memiliki rekam jejak dalam menertibkan aparat bermasalah di internal kejaksaan. Ia mengungkapkan pernah memberikan sanksi tegas terhadap satu kantor kejaksaan akibat adanya oknum yang bertindak tidak profesional.

Selain menyoroti pengawasan internal, Kajati Sulut turut memberi perhatian serius terhadap kebocoran pendapatan negara dari sektor pertambangan ilegal.

Ia menyebut potensi kerugian negara akibat praktik tambang ilegal diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. Karena itu, pihak kejaksaan akan terus mendorong penataan regulasi wilayah pertambangan rakyat agar lebih tertib dan terkontrol.

Jacob juga memastikan tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang terlibat ataupun melindungi aktivitas pertambangan ilegal.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga menyiapkan langkah preventif menghadapi pelaksanaan pemilihan hukum tua atau kepala desa.

Melalui program “Jaga Pilkades”, kejaksaan berupaya memastikan proses demokrasi di tingkat desa berlangsung jujur, aman, dan bebas dari praktik politik uang.

Kerja sama dengan berbagai pihak pun terus dibangun guna mendukung suksesnya program prioritas nasional di Sulawesi Utara.