RRI.CO.ID, Mataram - Angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) turun menjadi 12,88 persen pada Triwulan I 2026. Capaian itu lebih rendah dibanding target nasional yang dipatok sebesar 17,5 persen.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui sektor kesehatan maupun perbaikan lingkungan dan sosial masyarakat. “Intervensi langsung di sektor kesehatan hanya menyumbang sekitar 30 persen daya ungkit, seperti imunisasi, ASI eksklusif, dan pola asuh. Sisanya berasal dari intervensi sensitif seperti sanitasi, air bersih, lingkungan sehat, dan pengentasan kemiskinan,” kata Hamzi, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurutnya, program Desa Berdaya menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting. Melalui program itu, pemerintah melakukan pemantauan terhadap desa prioritas di setiap kabupaten/kota, termasuk pemberian tambahan asupan gizi bagi balita.

Dinas Kesehatan juga mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah pusat. Meski demikian, Hamzi menilai persoalan gizi anak belum sepenuhnya selesai. Ia menyoroti pola konsumsi masyarakat yang mulai bergantung pada makanan siap saji.

“Tantangan kita sekarang memastikan balita dengan masalah gizi mendapatkan pendampingan yang tepat. Edukasi tentang lingkungan sehat juga terus dilakukan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada makanan instan,” ujarnya.

Selain penanganan stunting, Pemerintah Provinsi NTB juga memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program yang menjadi bagian dari Program Hasil Tercepat Presiden itu menargetkan 2,663 juta warga NTB atau sekitar 46 persen populasi mendapatkan layanan skrining kesehatan sepanjang 2026.

Layanan tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai bayi hingga lansia, dan tersedia di puskesmas, posyandu, hingga layanan kesehatan komunitas. “CKG ini untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Semua warga berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan,” kata Hamzi.

Seluruh data pemeriksaan kesehatan masyarakat nantinya akan terintegrasi secara digital melalui aplikasi Satusehat Indonesia. Di sisi lain, penanganan tuberkulosis atau TBC juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Pada 2025, penemuan kasus baru TBC di NTB baru mencapai 61 persen dari target nasional sebesar 90 persen.

Menurut Hamzi, kendala terbesar bukan pada layanan pengobatan, melainkan kepatuhan minum obat, terutama bagi anggota keluarga pasien yang diwajibkan menjalani terapi pencegahan.

“Banyak anggota keluarga merasa sehat sehingga enggan minum obat pencegahan. Padahal itu penting untuk memutus rantai penularan,” katanya.

Untuk memperkuat penanganan TBC, Dinas Kesehatan NTB mengembangkan program 40 Desa Berdaya Siaga TBC. Program itu difokuskan pada peningkatan skrining kasus, pengobatan pasien, dan terapi pencegahan bagi kelompok berisiko.

Pemerintah daerah berharap pendekatan berbasis desa tersebut dapat mempercepat target kawasan bebas TBC di NTB dalam beberapa tahun ke depan.