RRI.CO.ID, Mataram - Kebijakan penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Mataram tidak hanya berdampak pada layanan, tetapi juga memunculkan persoalan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja harian yang kehilangan penghasilan.

Koordinator Wilayah BGN Kota Mataram, Isnan Purnama, menjelaskan bahwa tenaga profesional seperti akuntan, ahli gizi, dan kepala SPPG tetap menerima gaji karena masih menjalankan fungsi pelayanan.

“Mereka tetap bekerja karena di SPPG ini bukan hanya memasak, tetapi juga ada layanan konsultasi gizi bagi masyarakat,” jelas Isnan, Selasa 28 April 2026.

Menurutnya penghentian sementara operasional sebagian SPPG untuk proses perbaikan fasilitas, terutama instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meliputi dua kelompok tenaga kerja, yakni tenaga profesional dan tenaga operasional harian kondisi ini terjadi di Kota Mataram.

"Kebijakan ini diambil untuk menjamin standar kualitas layanan gizi. dampaknya, terlihat dari perbedaan skema pengupahan antara pekerja tetap dan harian selama masa penghentian," katanya.

Namun, kondisi berbeda dialami tenaga operasional harian seperti juru masak, pencuci ompreng, dan sopir. Mereka untuk sementara waktu tidak dipekerjakan, sehingga otomatis tidak menerima upah.

“Kalau tidak bekerja, memang tidak ada pembayaran. Karena sistemnya harian,” jelasnya.

Data BGN mencatat, dari total 63 SPPG di Kota Mataram, terdapat 15 unit yang sempat dihentikan operasionalnya. Saat ini, delapan di antaranya telah kembali beroperasi, sementara tujuh lainnya masih dalam tahap perbaikan fasilitas IPAL.

Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas layanan gizi, meski di sisi lain menimbulkan konsekuensi sosial bagi pekerja harian. Isnan menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang.

“Pemerintah memikirkan kualitas agar anak-anak kita mendapatkan layanan yang layak sesuai standar,” ujarnya.