RRI.CO.ID, Lombok Barat - Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 di Nusa Tenggara Barat menjadi panggung penting bagi wajah baru pemasyarakatan yang lebih humanis, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Digelar pada Senin, 27 April, dengan konsep hybrid yang terpusat di Aula Bimker Lapas Lombok Barat, kegiatan tersebut mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima”.

Momentum tahunan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menandai transformasi nyata dalam sistem pembinaan warga binaan di NTB. Kehadiran unsur Forkopimda hingga Ketua Dekranasda NTB memperlihatkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan kini dipandang sebagai tanggung jawab bersama demi menjaga stabilitas sosial dan mendorong reintegrasi yang berkelanjutan.

Nuansa perubahan semakin terasa melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan keluarga warga binaan. Bantuan gerobak UMKM diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif keluarga narapidana agar tetap produktif di tengah keterbatasan. Tak hanya itu, paket sembako juga disalurkan kepada masyarakat sekitar sebagai simbol hadirnya pemasyarakatan yang inklusif dan dekat dengan rakyat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa pemasyarakatan saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai ujung dari proses hukum. Ia menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan harus menjadi ruang transformasi sumber daya manusia yang utuh.

“Pemasyarakatan harus mampu mencetak warga binaan yang berdaya guna dan diterima kembali oleh masyarakat dengan martabat yang utuh,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan sistem rehabilitasi sangat ditentukan oleh dedikasi petugas dalam membangun pembinaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pesan tersebut menjadi fondasi arah baru pemasyarakatan nasional yang lebih progresif.

Langkah konkret reformasi birokrasi juga ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di NTB. Kerja sama itu melibatkan Lapas Lombok Barat, Lapas Perempuan Mataram, dan Lapas Selong.

Kolaborasi tersebut menjadi tonggak penting dalam menjamin akses layanan kesehatan inklusif bagi seluruh warga binaan tanpa diskriminasi administratif. Dengan demikian, hak kesehatan mereka dapat terpenuhi secara setara sebagaimana masyarakat umum.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTB, Agung Krisna, menyambut baik terobosan tersebut. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama agar program pembinaan berjalan maksimal.

“Kami ingin memastikan setiap individu di bawah naungan UPT Pemasyarakatan NTB memiliki akses medis yang terstandarisasi layaknya masyarakat umum,” katanya menegaskan.

Di tengah semangat perubahan, NTB juga mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih tujuh penghargaan tingkat nasional sekaligus. Prestasi ini menjadi bukti bahwa transformasi layanan pemasyarakatan di daerah tersebut berjalan cepat dan berdampak nyata.

Rutan Kelas IIB Praya sukses meraih Juara II Rutan Terbaik tingkat nasional. Sementara M. Fadli bersama Agung Krisna memperoleh penghargaan sebagai Petugas Berinovasi atas kontribusi mereka dalam pengembangan layanan berbasis inovasi.

Dominasi NTB juga terlihat pada sektor kreatif dan pemberdayaan. Kanwil NTB serta Lapas Lombok Barat berhasil meraih Juara II dan III dalam lomba video pendek bertema perang melawan narkoba. Selain itu, Lapas Lombok Barat juga mengamankan Juara III Lomba Cipta Souvenir.

Apresiasi khusus diberikan kepada Sri Rahmadani atas kontribusi positifnya di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan. Penghargaan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak berhenti di balik jeruji, tetapi tercermin dari keberlanjutan hidup warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Menanggapi seluruh capaian tersebut, Agung Krisna menyatakan bahwa penghargaan yang diraih merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran pemasyarakatan di NTB.

“Pencapaian ini bukan titik akhir, tetapi bahan bakar untuk terus berinovasi demi dampak publik yang lebih luas,” katanya mengakhiri.