RRI.CO.ID, Mataram - Tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) tak ingin kecolongan. Melalui simulasi dan rapat koordinasi lintas sektoral, seluruh unsur terkait dikumpulkan dalam satu komando, Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Yang Tak Kasat Mataram, Namun Berpotensi Meluas-Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Hari Nugroho, menegaskan bahwa kesiapan bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang harus terukur dan terintegrasi, usai memimpin rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Mapolda NTB, Rabu 22 April 2026.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa hingga Maret 2026, sedikitnya 214 hektare lahan di NTB telah teridentifikasi rawan terbakar. Wilayah Dompu, Bima, dan Sumbawa menjadi titik perhatian utama. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan dini bahwa potensi bencana bisa datang kapan saja.

Di balik angka tersebut, ada upaya besar yang tengah dibangun. Polda NTB menggagas konsep K3—Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi—sebagai fondasi utama penanganan Karhutla. Tak hanya itu, inovasi berupa Buku Saku Bersama juga tengah disiapkan, memuat data personel, peralatan, hingga frekuensi komunikasi lapangan. Sebuah langkah sederhana, namun krusial dalam situasi darurat.

Simulasi yang digelar pun membuka mata banyak pihak. Tidak semua teknologi canggih mampu menjawab tantangan medan hutan NTB yang curam dan sulit dijangkau. Justru, alat-alat sederhana yang ringan dan mudah dibawa menjadi solusi yang lebih efektif bagi petugas di lapangan.

Perhatian khusus juga diberikan pada kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), yang dikenal memiliki savana luas dan mudah terbakar saat musim kemarau. Edukasi kepada pendaki terus digencarkan—mulai dari larangan membuang puntung rokok hingga memastikan api unggun benar-benar padam.

Lebih dari sekadar kesiapan teknis, langkah ini menunjukkan bahwa penanganan Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat, hingga masyarakat harus bergerak dalam satu irama.

Seperti yang ditegaskan Wakapolda NTB, waktu adalah faktor penentu. Keterlambatan sedikit saja bisa membuat api menjalar tanpa kendali. Karena itu, kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan keharusan.

Di tengah prediksi iklim yang kian menantang, NTB memilih untuk tidak menunggu bencana datang. Mereka bersiap, bergerak, dan berkolaborasi—demi menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat tetap aman.

Wakapolda memastikan bahwa sebelum rakor ini digelar, Polda NTB sudah menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi bencana alam secara spesifik.

"Jika ditanya siap, kita sangat siap. Bahkan alat-alat di jajaran Polres hingga Sat Brimob di Pulau Sumbawa sudah dalam posisi standby. Kita menyiapkan diri menghadapi fakta iklim yang diprediksi BMKG ke depan," ungkapnya. (Joe/RRI)