RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta mencapai Rp8,74 triliun pada triwulan I tahun 2026 atau 15,16 persen dari target sebesar Rp57,67 triliun.

Selain itu, realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan baru sebesar 0,31 persen (Rp0,003 triliun), serta lain-lain PAD yang sah, yakni terdiri dari pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) non-retribusi, jasa giro, dan pemanfaatan aset terealisasi sebesar 23,39 persen (Rp1,09 triliun).

“Sementara untuk pendapatan transfer terealisasi Rp0,83 triliun atau 7,40 persen dari target anggaran Rp11,16 triliun,” ujar Lusiana, di Jakarta, Minggu, 19 April 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan realisasi belanja daerah pada triwulan I-2026 mencapai Rp10,38 triliun, atau 13,97 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) yang sebesar Rp74,28 triliun.

"Realisasi pendapatan 13,39 persen, belanjanya 13,97 persen. Ini dalam lima tahun terakhir adalah tertinggi yang bisa dicapai," kata Michael.

Dia menyebutkan, realisasi belanja sebelumnya pada 2022 triwulan I sebesar 9,96 persen, lalu 9,86 persen pada 2023, kemudian 10,31 persen pada 2024, dan 13,19 persen pada 2025.

Sebelumnya, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) Kementerian Keuangan Adriyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih berpeluang meningkatkan pendapatan yang bersumber pajak daerah, salah satunya dari retribusi sampah. Dia juga meminta agar Pemprov DKI dapat menggali potensi-potensi pajak daerah, di antaranya dengan memperluas basis ekonomi atau membuat gerakan ekonomi yang lebih besar, sehingga potensi pajak daerah bisa dipungut lebih besar.