RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan skema konektivitas baru berbasis pesawat amfibi atau seaplane untuk menghubungkan destinasi wisata di Bali, Lombok, Sumbawa hingga Labuan Bajo. Proyek ini diposisikan sebagai bagian dari kerja sama regional Bali–NTB–NTT yang menitikberatkan pada percepatan akses antarwilayah.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengatakan, isu konektivitas menjadi tulang punggung dalam kesepakatan kerja sama regional yang telah diteken di Labuan Bajo beberapa waktu lalu. Menurut dia, keterhubungan antar destinasi menjadi faktor penentu dalam meningkatkan mobilitas wisatawan.

“Penguatan konektivitas ini penting untuk mendukung sektor pariwisata, terutama dalam kerja sama Bali, NTB, dan NTT,” kata Ervan, Rabu, 15 April 2026.

Salah satu skema yang ditawarkan NTB adalah pengembangan jalur seaplane dengan titik simpul di Bendungan Batujai, Lombok Tengah. Lokasi ini dirancang menjadi hub penghubung rute Bali–NTB–NTT, meski hingga kini masih dalam tahap pengurusan izin oleh pihak mitra.

Konsep seaplane dinilai lebih fleksibel dibanding moda udara konvensional. Pesawat dapat lepas landas dan mendarat di perairan tanpa memerlukan landasan pacu panjang seperti bandara. “Cukup sekitar 400 meter di atas air sudah bisa digunakan untuk take-off dan landing,” ujar Ervan.

Pemerintah daerah melihat peluang pemanfaatan moda ini untuk menjangkau destinasi-destinasi wisata yang selama ini sulit diakses cepat, terutama kawasan gugusan gili di Lombok, wilayah Sekotong, Lombok Timur, hingga Teluk Saleh di Sumbawa.

Namun, proyek ini tidak menyasar seluruh segmen wisatawan. Ervan mengakui layanan seaplane lebih ditujukan bagi wisatawan kelas menengah atas yang mengutamakan efisiensi waktu. “Segmennya memang wisatawan premium, yang ingin mengunjungi banyak tempat dalam waktu singkat,” katanya.

Di sisi lain, pengembangan konektivitas laut juga tengah dikebut. Pemerintah NTB saat ini memfasilitasi pengoperasian Dermaga Mandalika yang akan terhubung dengan kawasan Sanur, Bali, melalui layanan kapal cepat. Proses perizinan dermaga tersebut masih berlangsung di tingkat kementerian.

Rencana ini mencakup pengembangan rute yang disebut sebagai “dermaga passport”, yang memungkinkan pergerakan langsung wisatawan antar kawasan ekonomi khusus tanpa hambatan administratif yang panjang. “Dokumennya sudah masuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Ervan.

Meski fokus pada inovasi transportasi, pemerintah daerah tetap menekankan pentingnya integrasi moda darat, laut, dan udara. Skema subsidi angkutan umum disebut masih menjadi instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan layanan, terutama bagi masyarakat lokal.

“Transportasi tidak bisa dilepaskan dari subsidi, bahkan di negara maju pun masih diterapkan,” kata Ervan.