RRI.CO.ID, Sorong - Capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 April 2026, cakupan peserta JKN-KIS di wilayah Papua Raya telah melampaui 98 persen dari total penduduk.

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Sawal Sani Tarigan, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Per 1 April 2026, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah kedeputian kami yang mencakup enam provinsi di Papua Raya sudah mencapai lebih dari 98 persen. Ini tentu menjadi capaian yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Sawal Sani Tarigan.

Sawal mengatakan Khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya, jumlah peserta JKN-KIS tercatat mencapai 691.570 jiwa atau lebih dari 98 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap jaminan layanan kesehatan.

Ia menyampaikan, capaian tersebut sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta visi besar Indonesia menuju 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Semangat dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Universal Health Coverage. Artinya seluruh masyarakat harus terlindungi. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas,” jelasnya.

Dari sisi komposisi kepesertaan di Papua Barat Daya, segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) masih mendominasi dengan porsi 56,20 persen. Disusul oleh segmen PBPU Pemda sebesar 18,32 persen, sementara sisanya berasal dari pekerja penerima upah, bukan penerima upah, badan usaha, serta peserta mandiri.

“Tidak hanya soal cakupan, tapi bagaimana memastikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” tambahnya.

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Sawal Sani Tarigan berharap, forum komunikasi ini dapat menghasilkan solusi konkret guna memperkuat implementasi program JKN di daerah.

“Kami berharap diskusi dalam forum ini berjalan produktif dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.