‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap meluncurkan aplikasi layanan aduan cepat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Inisiatif ini digagas sebagai respons atas masih tingginya angka kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan praktik pernikahan anak di wilayah tersebut.

‎Aplikasi yang dikembangkan di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak ini dirancang menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses, cepat, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Selain itu, sistem ini akan dilengkapi nomor darurat guna mempercepat respons terhadap kasus yang membutuhkan penanganan segera.

‎Data dari Simfoni PPA tahun 2025 mencatat terdapat 637 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh kabupaten/kota di NTB, dengan jumlah korban mencapai 654 anak. Dari angka tersebut, mayoritas korban adalah anak perempuan sebanyak 503 orang, sementara korban laki-laki tercatat 151 anak.

‎Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Lalu Juhamdi, mengatakan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus tanpa harus datang langsung ke instansi terkait.

‎“Dalam waktu dekat, aplikasi layanan aduan cepat ini akan segera dibentuk. Masyarakat cukup melapor melalui aplikasi atau nomor darurat, dengan jaminan kerahasiaan,” ujarnya, Rabu, 2 April 2026.

‎Menurut dia, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme pendampingan korban serta proses hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

‎Pemerintah provinsi juga menyoroti keterkaitan antara tingginya angka kekerasan dengan praktik pernikahan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap berbagai persoalan sosial lain, seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

‎Untuk memperkuat upaya pencegahan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB bersama sejumlah mitra akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini diharapkan menjadi sarana konsolidasi dalam menekan angka kekerasan secara langsung di tingkat komunitas.

‎Peluncuran aplikasi tersebut dijadwalkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan sekaligus menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB.