Pemprov NTB Andalkan BTT, Perbaiki Jalan Pascabanjir

‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan penanganan darurat kerusakan jalan akibat banjir awal tahun ini dengan mengandalkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini ditempuh untuk memulihkan akses transportasi yang terdampak di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Sumbawa.

‎Curah hujan tinggi sepanjang Januari hingga Februari 2026 memicu banjir di beberapa daerah seperti Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Dampaknya, sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi, dari ringan hingga berat.

‎Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ilham Ardiansyah, mengatakan penggunaan dana BTT difokuskan pada penanganan cepat agar infrastruktur tetap dapat difungsikan.

‎“Karena ini bencana, maka penanganan awal menggunakan BTT. Tujuannya agar akses masyarakat tidak terputus,” kata Ilham, Rabu, 1 April 2026.

‎Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan melalui skema tersebut hanya bersifat sementara. Untuk penanganan permanen, pemerintah tetap harus melalui mekanisme pengadaan reguler yang memerlukan waktu lebih panjang.

‎Di sisi lain, penurunan dana transfer pusat turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam memperbaiki infrastruktur. Sejumlah rencana perbaikan jalan yang sebelumnya masuk daftar kini harus ditinjau ulang.

‎“Kondisi anggaran tidak ideal. Dampaknya langsung terasa pada jumlah ruas jalan yang bisa ditangani tahun ini,” ujarnya.

‎Dengan keterbatasan tersebut, PUPR NTB mengubah pendekatan pembangunan dari pemerataan menjadi prioritas ketat. Ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan paling parah dan berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi menjadi fokus utama.

‎Selain itu, pemerintah provinsi juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan ringan. Tim ini bertugas menambal jalan berlubang atau kerusakan kecil lainnya sebelum berkembang menjadi lebih parah.

‎“Kerusakan kecil harus segera ditangani. Kalau dibiarkan, biayanya akan lebih besar,” kata Ilham.

‎Operasional TRC akan bertumpu pada laporan masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan menjadi dasar bagi tim untuk turun langsung ke lapangan.

‎Untuk mempercepat respons, PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai unit pelaksana teknis.

‎Meski demikian, Ilham mengingatkan bahwa efektivitas penanganan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran. “Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran terbatas, tentu geraknya juga terbatas,” ujarnya.