‎RRI.CO.ID, Mataram - Balai Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Nusa Tenggara Barat mengajukan untuk membangun dua laboratorium baru yaitu laboratorium uji tarik dan tekan baja serta laboratorium kalibrasi. Dua laboratorium baru ini disiapkan untuk memperkuat layanan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎Kepala Balai Uji Material PUPRKP NTB, Okti Indayani, mengatakan pengembangan ini merupakan langkah lanjutan setelah balai mengantongi sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk sejumlah pengujian, mulai dari air, tanah, aspal hingga beton.

‎“Proposal sedang kami susun, termasuk analisis bisnis dan regulasi operasional melalui pergub untuk mendukung dua laboratorium baru,” kata Okti ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 26 Maret 2026.

‎Saat ini, tiga laboratorium yang telah beroperasi diantaranya laboratorium air, tanah dan aspal, serta beton. Dari ketiga laboratorium ini mampu menyumbang PAD lebih dari Rp500 juta per tahun.

‎Menurut Okti, dengan tambahan dua fasilitas baru tersebut, PAD yang bisa dikumpulkan diproyeksikan meningkat signifikan, bahkan berpotensi melampaui Rp1 miliar secara bertahap.

‎Penambahan dua laboratorium ini, kata Okti akan menelan biaya cukup besar. Pasalnya, untuk peremajaan alat di tiga laboratorium yang sudah ada membutuhkan anggaran sekitar Rp3,3 miliar.

Sementara itu, rencana pembangunan dua laboratorium baru masih dalam tahap penyusunan kajian teknis, rencana anggaran biaya (RAB), hingga skema operasional. Dokumen kajian tersebut akan dipresentasikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti Bappeda, BPKAD, dan biro hukum, guna memperoleh dukungan lintas sektor sebelum masuk tahap implementasi.

‎Di tengah tekanan efisiensi anggaran, balai memilih strategi bertahap. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan kebutuhan pasar jasa pengujian material yang terus berkembang.

‎Balai menargetkan titik impas atau break-even point (BEP) dalam lima tahun sejak operasional dimulai. Pada tiga hingga empat tahun awal, pendapatan diperkirakan mulai mendekati target optimal.

‎“Di tahun pertama tentu belum maksimal. Kami akan melihat respons pasar. Tapi dalam beberapa tahun, kami optimistis target bisa tercapai,” ujar Okti.

‎Lebih jauh, pengembangan ini tidak semata mengejar peningkatan PAD. Pemerintah daerah melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas layanan publik, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih terukur dan andal di Nusa Tenggara Barat.