RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra di bidang kesehatan di Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu 11 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan layanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, didampingi anggota komisi serta dihadiri para direktur rumah sakit daerah. Hadir di antaranya Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Direktur RSJ Sambang Lihum, serta Direktur RSGM Hasan Aman.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti penggunaan dana pendampingan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis. Dana tersebut dinilai sangat penting untuk membantu warga yang mengalami kendala administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha menjelaskan dana pendampingan di RSUD Ulin mencapai sekitar Rp8 miliar dengan realisasi penggunaan sekitar Rp5 miliar. “Dana pendampingan ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang BPJS-nya tidak aktif sehingga tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh juga memiliki dana pendampingan sekitar Rp1,5 miliar dengan realisasi penggunaan sekitar Rp1 miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

Selain persoalan pendanaan, Komisi IV juga menyoroti kondisi alat kesehatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman yang dinilai sudah perlu diremajakan. Sejumlah peralatan diketahui belum mengalami pembaruan selama lebih dari satu dekade sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pelayanan.

“Peremajaan alat kesehatan ini menjadi perhatian kami karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan kepada masyarakat,” kata Jihan. Komisi IV pun berkomitmen mendorong dukungan penganggaran agar fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah dapat terus ditingkatkan.