RRI.CO.ID, Manado - Pengadilan Negeri (PN) Manado Kelas IA bersama Pemerintah Kota Manado menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama penyelenggaraan dan pelayanan publik. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam kegiatan sosialisasi bertema “Optimalisasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Manado” di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin, 9 Maret 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan administrasi kependudukan.

Ketua Pengadilan Negeri Manado, Nova Loura Sasube, mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara PN Manado dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen lembaga peradilan dalam mendukung pelayanan hukum yang lebih mudah diakses masyarakat.

“Kesepakatan bersama ini merupakan bentuk sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Manado Andrei Angouw, menilai kerja sama tersebut penting, terutama dalam mendukung berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, seperti pencatatan sipil dan pendataan masyarakat.

Melalui koordinasi yang lebih kuat, diharapkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan dasar legalitas dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat oleh pemerintah.

“Hal-hal yang berkaitan dengan legalitas dan data kependudukan masyarakat membutuhkan dasar hukum yang jelas. Karena itu, kerja sama dengan Pengadilan Negeri Manado menjadi sangat strategis dalam mendukung pelayanan publik,” ujarnya.

Selain penandatanganan kesepakatan bersama antara PN Manado dan Pemerintah Kota Manado, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara PN Manado dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkait pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi masyarakat.