RRI.CO.ID, Manado - Keputusan pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas (migas) ke Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai langkah strategis di tengah memanasnya situasi geopolitik global, khususnya setelah penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada distribusi energi dunia.

Pakar Ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), DR. Robert R. Winerungan, M.Si, menilai keputusan pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas (migas) dari beberapa negara ke Amerika Serikat (AS) sudah tepat di tengah kondisi geopolitik yang memanas saat ini. Langkah ini dinilai krusial menyusul penutupan Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi dunia dari kawasan tersebut.

"Amerika masih boleh dikata (cadangan migas) memang sudah agak menurun, tapi paling tidak masih didominasi, ekonomi masih didominasi oleh Amerika, termasuk sumber daya alam, sumber daya semuanya masih ada di sana. China oke, tapi tetap kita masih banyak mengandalkan Amerika sekarang ini. Jadi tepat lah kalau Presiden Prabowo menjalin agreement ya,” ujar Robert dalam diskusi dengan tema "Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana" di Manado, pada Rabu 4 Maret 2026.

Robert menambahkan bahwa penutupan Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dunia, berpotensi memicu kenaikan harga global dan biaya logistik yang lebih tinggi bagi negara-negara importir. Jika saat ini Indonesia masih mengandalkan pasokan migas dari Timur Tengah, maka kenaikan harga BBM pasti terjadi akibat kelangkaan.

"Selat Hormuz memang jalur utama perdagangan minyak dunia. Memang ada jalur alternatif lain, tetapi jaraknya lebih panjang sehingga biaya logistik menjadi lebih mahal. Kalau jalur itu tertutup dalam waktu yang cukup lama, tentu harga minyak dunia bisa naik cukup drastis,” katanya.

Pakar Energi Unima, Reynaldo J. Saliki, S.PD., M.SC., PH.D, menjelaskan bahwa pengalihan impor migas ke Amerika Serikat membawa manfaat jangka panjang. Salah satunya, kata dia, adalah diversifikasi sumber Impor yang mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah saja.

"Ada diversifikasi sumber, sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja,” ungkap Reynaldo.

Reynaldo menekankan bahwa di tengah konflik geopolitik, program swasembada energi justru menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan domestik dan menjawab kebutuhan dalam negeri. Program ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan sudah termasuk dalam Asta Cita.

"Dalam situasi konflik geopolitik seperti sekarang, harga minyak tidak stabil, ada transisi energi, dan juga ketergantungan impor, program swasembada energi justru menjadi semakin penting,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan publik DR. Anggela A. Adam, SE., MM, menilai bahwa kebijakan pengalihan impor ke AS merupakan strategi tepat Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan membandingkannya terhadap ketergantungan BBM lama pada Singapura yang dinilai lebih merugikan.

"Ini strategi yang tepat dari Pak Prabowo. Rugi besar kita mengandalkan Singapura. Padahal Singapura itu bukan ada sumber daya alamnya, bukan ada minyaknya. Mereka juga impor ke negara lain dan mereka up harganya dari industri. Nah itu sebenarnya jauh lebih rugi biayanya daripada kita ke Amerika Serikat,” papar Anggela yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit).

Ia menambahkan bahwa swasembada energi bukan sekadar wacana, melainkan program prioritas terencana dalam Asta Cita yang sudah terbukti sukses pada swasembada pangan dan kini diperkuat dengan pembangunan kilang Balikpapan serta rencana cadangan energi hingga 90 hari.

"Nah, jadi sekali lagi swasembada energi itu bukan lagi wacana ya, karena sudah terencana. Hanya memang implementasinya yang harus ada pemetaan, harus bertahap. Mungkin dalam angka 5 tahun belum 100%, tapi kita harus punya visi jangka panjang untuk mencapainya. Tapi kalau untuk satu dua tahun ini dari tahun lalu dan saya lihat tahun ini itu sudah jadi program prioritas,” tegasnya.

Menurut Angela, dorongan swasembada energi saat ini relevan dengan situasi global yang tidak menentu dan menjadi bagian dari agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.