RRI.CO.ID, Dompu – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, mengungkapkan bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus – Syirajuddin (BBF-DJ), telah merealisasikan sejumlah program strategis sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

Menurut Kurnia, salah satu capaian penting di awal kepemimpinan BBF-DJ adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani, buruh tani tembakau, nelayan serta pekerja miskin ekstrem. Program tersebut merupakan bagian dari janji politik terkait asuransi usaha tani dan nelayan.

“Program ini langsung diwujudkan di tahun pertama kepemimpinan. Sebanyak 6 ribu warga Dompu yang masuk kategori pekerja rentan kini telah diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia menilai, realisasi program tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi intens yang dibangun BBF-DJ dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, sejumlah program lain juga telah dijalankan, seperti pembagian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, program Dompu Mengaji melalui pembinaan mental spiritual di sekolah, hingga Gerakan Semesta Jumat Bersih.

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah juga membagikan 63 unit rombong kepada pelaku UMKM serta memberikan fasilitas pemberdayaan kepada 402 UMKM di Kabupaten Dompu.

Kurnia menyebut, Gerakan Semesta Jumat Bersih dan penertiban UMKM menjadi bagian dari upaya penataan kota. Namun, pemerintah tidak melakukan penggusuran secara tiba-tiba.

“Tidak main gusur dan bongkar. Sudah dilakukan pendekatan lebih awal kepada pemilik usaha. Penertiban dilakukan terhadap UMKM yang membangun bangunan semi permanen maupun permanen di atas trotoar atau pinggir jalan yang mengganggu fasilitas umum,” jelasnya.

Di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar, BBF-DJ juga dinilai berhasil memanfaatkan air baku dari Bendungan Mila untuk kebutuhan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang milik PDAM. Dengan pemanfaatan tersebut, krisis air di beberapa wilayah kota serta persoalan kekeruhan air saat musim hujan mulai tertangani.

“Semua itu tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan manajemen dan menghadirkan berbagai terobosan,” kata Kurnia.

Meski demikian, ia mengakui bahwa RPJMD pemerintahan BBF-DJ yang dilantik 20 Februari 2025 baru disahkan pada September 2025. Dokumen tersebut menjadi rujukan pembangunan lima tahun ke depan, termasuk memuat janji politik saat kampanye.

“Kendati RPJMD baru disahkan September 2025, beberapa janji politik sudah mulai ditunaikan pada 2025 hingga 2026,” katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah pada 2026, lanjut Kurnia, BBF-DJ juga terus melakukan pendekatan ke pemerintah pusat guna menghadirkan program-program strategis bagi masyarakat Dompu.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠“Tentu ini harus didukung semua pihak, termasuk masyarakat Kabupaten Dompu. Ini bagian dari komitmen pemerintahan BBF-DJ. Sebagai partai pengusung, kami akan terus mengawal dan mendukungnya,” pungkasnya.