RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menegaskan komitmennya memangkas birokrasi administrasi kependudukan demi pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berpihak pada warga. Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat di Aula Kantor Bupati, Rabu, 11 Februari 2026.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini menekankan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran bukan sekadar arsip, melainkan pintu utama warga untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pelayanan kependudukan adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Saya ingin data kita benar-benar hidup dan akurat, jangan sampai ada warga kehilangan haknya hanya karena kendala dokumen administrasi," ucapnya.

Sejumlah langkah strategis menjadi penekanan utama dalam rakor tersebut. Pertama, pemangkasan birokrasi melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi data agar warga tidak lagi direpotkan prosedur berbelit. Kedua, peningkatan akurasi dan pembaruan data secara berkelanjutan supaya penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, dan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Bupati meminta peran aktif hingga tingkat desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dukcapil, jajaran asisten, dan pemerintah desa agar setiap peristiwa kependudukan mulai dari kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili tercatat secara real-time. Tak kalah penting, layanan jemput bola juga diminta semakin digencarkan untuk menjangkau warga di pelosok yang memiliki keterbatasan akses ke pusat layanan.

Melalui koordinasi lintas sektor yang solid ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu membangun tata kelola kependudukan yang modern, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Jika data tertib dan layanan cepat, maka keadilan sosial bisa lebih mudah diwujudkan,” tutupnya.