RRI.CO.ID, Cirebon - Kabar penonaktifan BPJS PBI akibat kebijakan desil sempat membuat sejumlah pasien gagal ginjal di Kabupaten Cirebon cemas. Bagi mereka, cuci darah bukan sekadar prosedur medis rutin, melainkan penopang hidup.

Di tengah kekhawatiran tersebut, RSUD Waled memastikan pelayanan hemodialisa tidak dihentikan. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi pasien dan keluarga yang bergantung pada layanan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, meninjau langsung ruang Hemodialisa RSUD Waled. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait pasien yang BPJS PBI-nya dinonaktifkan.

Hasil peninjauan menunjukkan pelayanan tetap berjalan normal bagi seluruh pasien. Dari sekitar 122 pasien hemodialisa, terdapat enam pasien dengan status BPJS PBI nonaktif yang tetap mendapatkan layanan sambil menjalani proses reaktivasi.

“Alhamdulillah setelah kami cek langsung, pelayanan tetap berjalan. Dari sekitar 122 pasien hemodialisa di RSUD Waled, memang ada enam pasien yang BPJS PBI-nya diputus. Tetapi mereka tetap mendapatkan pelayanan sambil menjalani proses reaktivasi,” ujar Sophi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Manajemen RSUD Waled menegaskan komitmen untuk tetap melayani pasien yang membutuhkan tindakan medis. Kepala Bagian Umum RSUD Waled, Deti S. Aprianti, menyatakan pelayanan diberikan sambil membantu proses administrasi reaktivasi kepesertaan.

“Pada prinsipnya RSUD Waled menjamin perlindungan kepada semua pasien. Untuk pasien BPJS PBI nonaktif, kami tetap memberikan pelayanan, bukan hanya untuk pasien hemodialisa tetapi pasien lain juga tetap kami layani,” katanya.

Proses reaktivasi BPJS PBI dilakukan melalui koordinasi antara rumah sakit, pemerintah desa, dan Dinas Sosial. DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada pasien yang kehilangan akses layanan kesehatan.