RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Kementrian Hukum Sulawesi Barat melatih Paralegal Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Senin 2 Februari 2026. Peserta disiapkan untuk menjadi garda terdepan bantuan hukum di tingkat desa.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan untuk menjadi garda terdepan bantuan hukum di tingkat desa.

 Fokus utamanya adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang selama ini sulit menjangkau advokat profesional.

​"Paralegal adalah jembatan keadilan di tengah komunitas. Walau bukan advokat, mereka adalah representasi masyarakat yang dibekali pemahaman hukum untuk melakukan advokasi dan pembelaan di wilayahnya masing-masing," tegas Saefur Rochim saat membuka acara didampingi Kadiv Yankum, Hidayat Yasin.

​Dalam kesempatan yang sama, Kadiv P3H, John Batara Manikallo, merincikan sebaran partisipasi peserta yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi Barat:

​Kabupaten Mamasa: 292 peserta

​Kabupaten Polman: 265 peserta

​Kabupaten Mamuju: 165 peserta

​Kabupaten Majene: 126 peserta

​Kabupaten Pasangkayu: 103 peserta

​Kabupaten Mamuju Tengah: 93 peserta

​Program ini terwujud berkat sinergi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan jaringan LBH terakreditasi, seperti LBH Citra Justitia, LBH Keadilan Sulbar, LBH Mandar Yustisi, LBH Pasangkayu, LBH Kondosapata, hingga LBH Mitra Madani Sulbar.

​Para peserta tidak hanya mendapatkan teori dasar seperti Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, tetapi juga dibekali keterampilan praktis terkait teknik komunikasi, penyusunan laporan kronologis, hingga prosedur peradilan di Indonesia.

​Target besar dari pelatihan tahun 2026 ini adalah mencetak paralegal yang memiliki kualifikasi resmi melalui gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) dari Kementerian Hukum.

​"Sertifikasi ini bukan sekadar gelar, melainkan standar kualitas agar bantuan hukum yang hadir di setiap Posbakum Desa benar-benar mumpuni dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup John Batara Manikallo.

Kegiatan strategis ini juga mendapat dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, yang dihadiri oleh para Kepala Dinas, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Bagian Hukum se-Sulawesi Barat.