RRI.CO.ID, Mamuju - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Barat menilai peningkatan kejadian banjir dan longsor di berbagai kabupaten terkait langsung dengan berkurangnya tutupan hutan dan salah kelola tata ruang.
Direktur Eksekutif WALHI Sulbar Asnawi menjelaskan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar dan pertambangan membuat ketersediaan air berkurang dan bencana hidrometeorologi kian sering terjadi. Ia menyebut, hampir seluruh wilayah provinsi kini merasakan dampak berupa banjir, longsor, hilangnya mata air, hingga kerusakan lahan warga.
“Jika kita merujuk data pemerintah, tutupan hutan Sulawesi Barat terus menurun, sehingga banjir dan longsor makin sering terjadi,” ujar Asnawi.
Asnawi menegaskan, ketika hutan dibuka tanpa kendali, masyarakat sebenarnya sedang membuka pintu bencana yang akan paling dulu dirasakan warga di bagian hilir.
Menurutnya, sungai sebagai penghubung hulu dan hilir kini ikut terdampak sedimentasi, pencemaran sampah, serta pembuangan limbah yang mengubah fungsinya menjadi saluran industri dan memperparah banjir. Kondisi ini menyebabkan air tidak lagi layak konsumsi, sawah dan tambak rusak, biaya hidup meningkat, serta memicu abrasi dan naiknya permukaan laut di kawasan pesisir.
“Fungsi hutan sebagai penyimpan air sudah rusak; ketika hujan turun air tidak lagi diserap tanah, tapi langsung mengalir membawa material ke bawah,” kata Asnawi.
Asnawi kembali menekankan, tanah adalah resapan alami, namun pembukaan lahan besar-besaran membuat air langsung mengalir deras ke dataran rendah. Kondisi ini memicu genangan dan banjir bahkan di wilayah yang sebelumnya relatif aman.
Masifnya pembangunan permukiman di lereng gunung, reklamasi pantai, serta lemahnya penegakan hukum dan transparansi perizinan dinilai memperparah risiko banjir dan longsor. WALHI menutup dengan pesan bahwa menjaga hutan dan pesisir Sulawesi Barat adalah keharusan, demi generasi mendatang dan keadilan lingkungan bersama.
Reporter : Muh. Ilham
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....