RRI.CO.ID, Bandung - Tingginya arus investasi di Jawa Barat ternyata berbanding lurus dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di provinsi ini. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri, Deni Rizky.

Menurut Deni, Jawa Barat menjadi daerah dengan investasi terbesar di Indonesia. Namun, tingginya investasi tidak serta-merta menjamin stabilitas tenaga kerja.

“Kalau investasi tinggi, otomatis PHK juga tinggi. Karena jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Jawa Barat paling banyak, maka dampaknya terasa lebih luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak PHK saat ini adalah industri padat karya, khususnya alas kaki dan tekstil. “Banyak kasus PHK terjadi di Sukabumi, Bogor, dan sejumlah kabupaten/kota lain. Industri padat karya memang paling rentan, apalagi ketika pasar global melemah,” jelasnya.

Deni menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan tingginya investasi atau jumlah penduduk sebagai alasan wajar tingginya PHK. Sebaliknya, pemerintah harus hadir dengan solusi konkret.

“Ini tugas pemerintah, bukan sekadar pernyataan. Investasi yang masuk harus disaring, tidak semua investasi otomatis baik. Harus ada kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar investasi benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.

Ia mencontohkan, masuknya investasi di sektor tekstil atau mobil listrik harus diiringi dengan kesiapan pendidikan dan jurusan yang relevan di sekolah maupun perguruan tinggi.

“Jangan sampai ada investasi besar, tapi SDM lokal tidak siap. Akhirnya tenaga kerja dari luar Jawa Barat yang masuk. Ini harus diantisipasi dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai,” katanya.

Selain pendidikan formal, Deni menilai pelatihan kerja juga harus diarahkan pada pengembangan kewirausahaan. “Pelatihan jangan hanya gugur kewajiban. Misalnya pelatihan barista, jangan semua diarahkan ke coffee shop. Tidak mungkin semua terserap. Harus ada diferensiasi sesuai potensi peserta, agar mereka bisa membuka usaha sendiri,” paparnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan. Menurutnya, dana pelatihan yang besar di kabupaten/kota Jawa Barat jangan hanya menghasilkan sertifikat tanpa tindak lanjut.

“Pelatihan harus sustain. Pemerintah harus membina peserta agar benar-benar bisa mandiri, bukan sekadar siap kerja tapi juga siap bisnis,” pungkasnya.

Dengan langkah strategis berupa penyaringan investasi, penguatan pendidikan, serta pelatihan berbasis kewirausahaan, Deni yakin Jawa Barat dapat menekan angka PHK sekaligus mengoptimalkan manfaat dari tingginya investasi.

“Investasi tinggi harus sejalan dengan kesiapan SDM. Jika tidak, Jawa Barat hanya akan jadi pasar tenaga kerja luar, bukan rumah bagi pekerja lokal,” tutupnya.