UPI Dorong RUU Sisdiknas Benahi Tata Kelola Pendidikan

RRI.CO.ID, Bandung - Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diharapkan menjadi momentum untuk membenahi berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan Indonesia. Mulai dari tata kelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), penataan kebutuhan guru secara nasional, hingga keberlanjutan arah pembangunan pendidikan menjadi isu strategis yang mendapat perhatian dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis, 9 Juli 2026.

Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI) yang telah digelar pada Desember 2025. Pertemuan berlangsung di Auditorium Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) UPI dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Agenda tersebut dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, serta dihadiri anggota Komisi X, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, LLDIKTI Wilayah IV, pimpinan perguruan tinggi, hingga sejumlah akademisi di Jawa Barat. Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari kalangan akademisi sebelum pembahasan RUU Sisdiknas berlanjut di Badan Legislasi DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Rektor UPI, Prof. Didi Sukyadi, menegaskan konsep PTNBH perlu dikembalikan pada tujuan awalnya, yakni memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan kualitas akademik, bukan sekadar perubahan pola pembiayaan institusi pendidikan tinggi.

"PTNBH itu gagasan utamanya adalah fleksibilitas dan otonomi sehingga perguruan tinggi dapat lebih leluasa mencapai tujuannya, yaitu memberikan layanan pendidikan berkualitas, terutama yang berkelas dunia,” ujar Prof. Didi, kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke UPI.

Selain membahas tata kelola perguruan tinggi, UPI juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem penyiapan tenaga pendidik. Kampus tersebut mendorong penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta sinkronisasi antara kebutuhan guru di daerah dengan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Menurut UPI, perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi agar distribusi guru lebih merata dan sesuai kebutuhan.

UPI turut mengusulkan penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang. Dokumen tersebut dinilai penting agar kebijakan pendidikan tidak berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan sehingga program-program strategis dapat berjalan secara berkesinambungan.

"Kita membutuhkan rencana induk pendidikan. Negara lain seperti Vietnam mampu menjaga konsistensi kebijakan pengembangan literasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Konsistensi seperti inilah yang perlu kita bangun agar kualitas sumber daya manusia Indonesia terus meningkat,” jelas Prof. Didi.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan UPI dan kalangan akademisi. Menurutnya, seluruh usulan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RUU Sisdiknas, termasuk terkait tata kelola pendidikan tinggi, penguatan fungsi LPTK, penataan kebutuhan guru, serta optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar mampu meningkatkan mutu sekaligus memperluas akses pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menilai RUU Sisdiknas perlu memuat Rencana Induk Pendidikan sebagai fondasi pembangunan pendidikan nasional. Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan antara lulusan LPTK dengan kebutuhan riil tenaga pendidik di lapangan sehingga persoalan kelebihan maupun kekurangan guru dapat diminimalkan.

Melalui forum tersebut, UPI kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi akademik dalam penyusunan kebijakan publik demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.