RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp920 miliar untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026. Program ini berupa diskon ongkos transportasi darat, laut, dan udara. Namun, pengamat ekonomi Universitas Insan Cendikia Mandiri (UICM), Deni Rizky, mengingatkan agar kebijakan tersebut dikawal dengan transparan agar benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

“Lebaran sangat berdampak pada ekonomi daerah. Orang mudik membawa THR, uang, lalu dibelanjakan di kampung halaman. Ini memberi efek besar bagi ekonomi lokal. Tapi subsidi harus jelas targetnya, jangan sampai masyarakat tetap membayar harga normal atau bahkan lebih mahal,” ujarnya kepada RRI, Selasa 24 Februari 2026.

Risiko Penyalahgunaan

Deni menekankan perlunya pengawasan ketat agar diskon tidak dimanfaatkan oleh oknum transportasi, khususnya moda darat yang rawan kenaikan tarif saat hari raya.

“Pemerintah harus menyampaikan dengan gamblang siapa target penerima, moda transportasi apa saja yang mendapat subsidi, dan bagaimana mekanismenya. Tanpa informasi jelas, masyarakat bisa dirugikan,” tegasnya.

Dampak Ekonomi Daerah

Menurut Deni, kebijakan diskon mudik tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik.

“Ketika orang pulang kampung, uang beredar di daerah. Ini peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang. Pemerintah daerah harus menyiapkan produk unggulan sebagai oleh-oleh agar momentum mudik memberi dampak jangka panjang,” jelasnya.

Peran UMKM

Deni menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi dengan pelatihan UMKM agar produk lokal memiliki kualitas dan kemasan yang baik.

“Kalau produk daerah bagus, orang akan membawanya kembali ke kota sebagai oleh-oleh. Itu bisa jadi promosi jangka panjang dan memperkuat ekonomi UMKM,” tambahnya.