RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah menyiapkan skema subsidi dan diskon untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Program tersebut mencakup transportasi kereta api, kapal laut, tarif tol, hingga penerbangan. Namun, efektivitas kebijakan dinilai berbeda pada tiap moda transportasi.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai subsidi pada kereta api, kapal laut, dan tarif tol akan lebih terasa manfaatnya karena berada langsung di bawah kendali pemerintah.

“Kalau dari sisi penerbangan, kendali pemerintah sangat minim. Harga tiket sudah tinggi dan mekanisme subsidi sulit dipastikan batasannya,” ujar Acuviarta kepada RRI, Selasa 24 Februari 2026.

Bantuan Sosial dan Stabilitas Harga

Selain subsidi transportasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter untuk keluarga penerima manfaat. Acuviarta menilai langkah ini membantu, tetapi harus tepat sasaran dan tepat waktu.

“Anggaran Rp520 miliar tentu membantu, tapi kebutuhan masyarakat jauh lebih besar. Kebijakan ini harus diimbangi dengan stabilisasi harga, terutama beras dan minyak goreng yang sudah naik signifikan,” jelasnya.

Multiplier Effect Ekonomi

Menurut Acuviarta, diskon mudik berpotensi menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Tradisi mudik bukan hanya pergerakan orang, tetapi juga pergerakan ekonomi.

“Ketika masyarakat mudik, terjadi redistribusi finansial. Permintaan barang dan jasa meningkat di daerah, tidak hanya terkonsentrasi di kota besar. Ini memberi dampak positif bagi logistik dan aktivitas ekonomi lokal,” katanya.

Acuviarta menekankan agar kebijakan subsidi mudik tidak berhenti pada aspek transportasi semata. Pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali agar manfaat diskon benar-benar dirasakan masyarakat.

“Diskon mudik akan melancarkan perjalanan, tapi stabilisasi harga adalah kunci agar masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan tenang,” pungkasnya.