RRI.CO.ID, Manado - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 1.500 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat dikenai penghentian sementara atau suspend hingga Maret 2026. Langkah tegas tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap standar operasional dapur penyedia makanan bagi masyarakat dan peserta didik.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, menjelaskan bahwa sebagian besar dapur yang disuspend memiliki persoalan mendasar, terutama terkait kebersihan, sertifikasi, serta tata kelola yang belum sesuai standar. Ia menegaskan bahwa keputusan suspend bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan setelah melalui tahapan peringatan dan pembinaan sebelumnya.

Menurutnya, beberapa temuan di lapangan menunjukkan kondisi dapur yang tidak memenuhi prinsip sanitasi, seperti jalur distribusi bahan makanan yang tidak terpisah, tempat pencucian peralatan yang tidak memadai, hingga tata ruang yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.

“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut keamanan makanan untuk anak-anak. Dapur yang kita siapkan ini adalah bagian dari harga diri bangsa,” ujarnya dalam program BGN Talks, 25 April 2026.

BGN juga menegaskan bahwa standar operasional dapur sebenarnya telah ditetapkan secara rinci dalam petunjuk teknis, mulai dari sistem tiga pintu untuk alur bahan dan distribusi, hingga kewajiban penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja dapur.

Dony menambahkan, sebagian dapur yang disuspend masih menggunakan bangunan rumah tinggal yang dimodifikasi secara terbatas sehingga sulit memenuhi standar tata ruang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan antara standar dan implementasi di lapangan.

Meski demikian, BGN memastikan suspend bersifat sementara. Dapur yang telah melakukan perbaikan sesuai standar dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan gizi sekaligus menjaga keselamatan konsumen.