RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh merespons, kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Gencatan senjata antara AS dengan Iran tersebut, berlangsung selama dua minggu ke depan.

Politikus PKB ini menyarankan, Pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional. Yakni, dengan menyuarakan pentingnya gencatan senjata permanen.

“Pemerintah Indonesia harus aktif mendorong agar gencatan senjata ini menjadi permanen. Sehingga perdamaian (di Timur Tengah) benar-benar terwujud,” kata Soleh dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

Soleh mengingatkan, semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kembali konflik Timur Tengah. Secara khusus, ia menyoroti peran AS dan Israel yang dinilainya sebagai pihak yang memulai eskalasi konflik.

“Semua pihak harus menahan diri, terutama Amerika dan Israel. Kesepakatan ini harus dijaga bersama dan tidak boleh ada pelanggaran,” ucap Soleh.

Kemudian, ia menekankan, pentingnya komitmen dari Israel agar tidak kembali melanggar kesepakatan yang dibuat AS dengan Iran. Karena, kesepakatan gencatan senjata antara AS dengan Iran harus dihormati.

"Jangan sampai ada pelanggaran, kita semua berharap perang ini benar-benar berakhir dan dunia kembali normal seperti semula. Khususnya oleh Israel yang selama ini kerap melanggar kesepakatan,” ujar Soleh.

Sebelumnya diberitakan, Iran sempat menolak proposal gencatan senjata baru selama 45 hari dengan AS di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik. Penolakan ini muncul saat tenggat yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz semakin dekat.

Sementara itu, mediator internasional terus mendorong pembicaraan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan proposal tersebut tidak logis dan tidak dapat diterima.

Baghaei menegaskan Iran tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman dan menilai keamanan nasional menjadi faktor utama dalam setiap keputusan diplomatik. Rancangan gencatan senjata itu disusun oleh Mesir, Pakistan, dan Turki, dilansir dari Euro News, Selasa, 7 April.

Ketiga negara tersebut mengusulkan penghentian konflik selama 45 hari serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Tujuan proposal tersebut adalah menciptakan ruang bagi negosiasi lebih luas menuju kesepakatan damai permanen.

Pakistan mengirimkan proposal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan khusus AS Steve Witkoff. Para mediator berharap jangka waktu 45 hari cukup untuk memungkinkan pembicaraan intensif antara pihak-pihak terkait.