Mutasi Tenaga Ahli Cath Lab RSUD Indramayu Disoal

RRI.CO.ID, Indramayu - Rencana mutasi sejumlah tenaga ahli di Instalasi Cath Lab RSUD Indramayu menuai sorotan. Kebijakan tersebut disebut terjadi menjelang akreditasi rumah sakit pada Juni mendatang.

Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan mutasi di lingkungan RSUD Indramayu. Mutasi tersebut menyasar sejumlah tenaga dengan kompetensi di unit Instalasi Cath Lab.

Instalasi Cath Lab RSUD Indramayu diketahui merupakan satu-satunya di wilayah Ciayumajakuning. Fasilitas ini digunakan untuk deteksi jantung dan pembuluh darah dengan teknologi canggih.

Tenaga ahli dan dokter di unit tersebut sebelumnya telah mengikuti studi banding ke RSP Fatmawati Jakarta. Kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian alat.

Mantan Ketua IDI Indramayu, dr. Dedi Rohendi, mengapresiasi penguatan SDM melalui studi banding tersebut. Namun ia menilai mutasi setelah pelatihan justru dapat menghambat optimalisasi layanan Cath Lab.

“Pengiriman SDM ke RSP Fatmawati ini saya apresiasi karena Indramayu butuh dokter spesialis yang full time untuk mengoperasikan alat canggih ini,” kata Dedi Rohendi, pada Selasa, 14 April 2026.

Ia juga menyayangkan mutasi dilakukan menjelang kunjungan Kementerian Kesehatan dan akreditasi rumah sakit. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesiapan operasional Cath Lab RSUD Indramayu.

“Ini kan nol lagi kalau mereka dimutasi, sementara instalasi Cath Lab itu butuh orang-orang yang mengerti cara mengoperasikan alat-alat canggih tersebut,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Indramayu, Mohammad Zaenal Muttaqin, menyatakan mutasi dilakukan berdasarkan atensi pimpinan daerah. Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan kewenangan bupati.

“Mutasi itu mengacu pada atensi di atas dalam hal ini bupati. BKPSDM menjabarkan atensi itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Humas RSUD Indramayu, Media Heriyanto, mengaku terkejut atas SK mutasi tersebut. Namun pihak rumah sakit tetap menghormati keputusan pemerintah daerah.