RRI.CO.ID, Batam - Ketegangan diplomatik terkait batas wilayah laut antara Thailand dan Kamboja memasuki babak baru setelah kedua negara mulai menempuh jalur penyelesaian melalui mekanisme internasional. Pemerintah Thailand menyatakan siap menghadapi proses mediasi yang melibatkan kerangka hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sambil memastikan kepentingan nasional tetap menjadi perhatian utama.

Dilansir dari AFP, Kamboja mengumumkan telah mengaktifkan prosedur penyelesaian konflik berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS terhadap kawasan perairan di Teluk Thailand yang selama ini menjadi sengketa. Area tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi karena diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas bawah laut bernilai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat.

Langkah Phnom Penh terjadi tidak lama setelah Bangkok memutuskan menghentikan kesepakatan yang dibuat pada 2001 terkait eksplorasi bersama sumber energi di wilayah klaim yang saling tumpang tindih. Pemerintah Thailand menilai kesepakatan lama sulit dijalankan akibat proses implementasi yang selama bertahun-tahun tidak menemukan titik terang.

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menilai keputusan Kamboja untuk mempercepat proses konsiliasi wajib melalui UNCLOS berpotensi mempersulit upaya membangun kembali hubungan bilateral yang sempat memburuk. Menurutnya, langkah tersebut dapat memengaruhi proses pemulihan rasa saling percaya antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara itu.

Perselisihan antara Thailand dan Kamboja mengenai batas laut dan garis perbatasan darat bukan persoalan baru. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan berakar dari pembagian wilayah peninggalan masa kolonial Prancis. Sengketa mencakup kawasan perbatasan darat sepanjang sekitar 800 kilometer serta sejumlah wilayah maritim yang belum memiliki kesepakatan final.

Hubungan kedua negara juga sempat memanas setelah bentrokan bersenjata di kawasan perbatasan pada tahun lalu yang menyebabkan korban jiwa. Walaupun kesepakatan penghentian konflik berhasil dicapai pada Desember, masing-masing pihak masih beberapa kali melontarkan tuduhan pelanggaran terhadap perjanjian damai tersebut.

“Thailand sepenuhnya siap mengambil seluruh langkah yang diperlukan sesuai ketentuan UNCLOS, dengan menempatkan perlindungan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ujar Sihasak.

Thailand dan Kamboja diketahui sama-sama terikat sebagai anggota konvensi UNCLOS. Dalam mekanisme penyelesaian yang ditempuh, rekomendasi hasil konsiliasi nantinya tidak bersifat wajib secara hukum, tetapi dapat menjadi dasar pembicaraan lebih lanjut guna mencari solusi bersama atas sengketa yang berlangsung lama.

Pemerintah Thailand memperkirakan nilai ekonomi kawasan sengketa sangat besar, terutama dari potensi eksploitasi minyak bumi dan gas alam di bawah laut yang diyakini dapat menghasilkan pendapatan mencapai ratusan miliar dolar AS.

Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menegaskan proses mediasi ini dilakukan untuk menjaga hak maritim serta mempertahankan kedaulatan negaranya berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.