RRI.CO.ID, Batam - Langkah besar pemerintah Kamboja dalam memberantas pusat penipuan online atau scam centre mulai memunculkan persoalan baru. Ribuan warga asing yang sebelumnya bekerja di jaringan penipuan kini dilaporkan terlantar tanpa pekerjaan, tempat tinggal, dokumen perjalanan, maupun biaya untuk kembali ke negara asal mereka.

Dalam dua bulan terakhir, aparat Kamboja terus melakukan operasi penindakan terhadap berbagai pusat scam di sejumlah wilayah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet menargetkan penutupan seluruh pusat penipuan online sebelum akhir April 2026 guna memulihkan kepercayaan investor dan sektor pariwisata yang terdampak citra negatif aktivitas kejahatan siber.

Operasi penertiban dilakukan di berbagai titik yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas scam, termasuk Phnom Penh, Poipet, O’Smach, Bavet, hingga kota pesisir Sihanoukville. Wilayah-wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir dikaitkan dengan perjudian ilegal, perdagangan manusia, hingga jaringan penipuan daring lintas negara yang melibatkan ribuan pekerja asing.

Dampak penutupan mendadak pusat scam mulai terlihat di ibu kota Phnom Penh. Sejumlah warga asing dari Indonesia, China, Pakistan, dan negara lain dilaporkan hidup terlantar di sekitar kantor kedutaan masing-masing sambil menunggu bantuan pemulangan. Banyak di antara mereka mengaku kehilangan paspor karena disita operator scam dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Kamboja mencatat lebih dari 241 ribu warga asing telah meninggalkan negara itu secara sukarela sejak pertengahan Januari hingga April 2026. Namun masih banyak mantan pekerja scam yang bertahan di Kamboja karena terkendala dokumen imigrasi, biaya kepulangan, atau proses hukum. Sebagian kini ditampung organisasi non-pemerintah dan fasilitas sementara milik pemerintah.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran baru terkait potensi krisis kemanusiaan dan keamanan sosial. Para analis menilai ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal berisiko direkrut kembali oleh jaringan scam lain, terlibat tindak kriminal, atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi baru. Sejumlah laporan bahkan menyebut adanya perempuan mantan pekerja scam yang mengalami kekerasan seksual setelah hidup di jalanan.

Meski operasi pemberantasan dinilai sebagai langkah penting, berbagai pihak menilai penindakan fisik terhadap gedung scam saja belum cukup untuk menghentikan industri penipuan online di Asia Tenggara. Jaringan scam dinilai masih memiliki sistem keuangan, komunikasi terenkripsi, dan sindikat lintas negara yang kuat. Negara-negara di kawasan, termasuk Thailand, kini meningkatkan pengawasan perbatasan guna mencegah perpindahan operasi scam ke wilayah baru seiring pengetatan yang dilakukan Kamboja.