Pemkot Metro Optimalkan Reformasi Birokrasi Berbasis Layanan

RRI.CO.ID, Bandarlampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro secara serius memperkuat reformasi birokrasi, guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil. Komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian evaluasi dan penguatan sistem, termasuk mematangkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, dalam arahannya menekankan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja yang melekat pada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Metro. Menurutnya, penilaian IKK bukan sekadar formalitas untuk mengejar predikat administratif, melainkan momentum strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar semakin responsif, efektif, dan inovatif.

Langkah konkret lainnya dalam mendukung reformasi ini adalah penguatan sistem keamanan siber yang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, Pemkot Metro terus mengedepankan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan melibatkan berbagai perangkat daerah serta analis kebijakan agar setiap program pembangunan memiliki landasan data yang valid dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Mari kita jadikan reformasi birokrasi sebagai budaya kerja yang berorientasi pada hasil, menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat," Ucapnya. 10 Juli 2026

Sejalan dengan upaya tersebut, ia juga konsisten memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai amanat Ombudsman Republik Indonesia. Dengan integrasi inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, serta perbaikan sistem kebijakan secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Metro optimistis mampu mempertahankan tata kelola pemerintahan yang profesional demi mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan warga.