‎RRI.CO.ID,Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V tengah mengkaji secara mendalam rencana pengaktifan kembali skema Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk tingkat SMA/SMK negeri. Langkah tersebut menyusul alokasi APBD saat ini yang dinilai masih belum ideal untuk mengcover seluruh kebutuhan operasional dan peningkatan pendidikan di Jawa Barat.‎

‎Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah atau akrab disapa Umi Oded mengatakan, anggaran pendidikan masih dihadapkan pada banyak kekurangan di lapangan. Terlebih, beban tanggung jawab kelola SMA/SMK kini berada dibawah kewenangan pemerintah provinsi.

‎"Kalau kita berbicara tentang anggaran, enggak cukup. Jumlah APBD kita yang jumlahnya itu 29 triliun, itu sudah 11 triliunnya, 10 koma sekian ya bahkan sampai 11, sebelumnya sebelum di efisiensi itu adalah untuk pendidikan. Pendidikan itu sudah 30 persen sendiri ngambilnya dan itu pun juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangan," kata Umi Oded, Rabu 15 Juli 2026.

‎Ia menilai, hal tersebut juga dipengaruhi berbagai kompleksitas masalah pendidikan yang ada. Dimana, masalah tersebut tidak hanya berkutat pada pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sapras) namun juga mencakup kekurangan tenaga pendidik yang mencapai ribuan orang hingga kebutuhan dana operasional untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler serta kompetisi siswa.

‎"Guru saja kekurangan 6.000 belum lagi kepala sekolah. Terus selama ini juga ditopang oleh guru honorer, kemudian guru honorer ditiadakan kemudian kita melihat juga kebutuhan operasional di dalam melakukan pembelajaran KBM itu sendiri kan tidak hanya sekedar pelajaran, di dalamnya mungkin juga ada kebutuhan-kebutuhan misalnya untuk ekstrakurikuler, untuk olimpiade, kompetisi dan lain sebagainya," ucap dia.

‎Disinggung soal skema penerapannya, Umi Oded menegaskan bahwa rencana SPP ini tidak akan dipukul rata bagi semua siswa. Pemerintah akan mengkaji skema pembayaran berjenjang atau subsidi silang yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta berbasis data kesejahteraan masyarakat (desil).

‎Dengan cara tersebut, pembayaran SPP nantinya hanya diwajibkan bagi keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara siswa dari keluarga rentan miskin dipastikan tetap gratis. "Bantuan itu diberikan kepada anak-anak atau keluarga-keluarga yang tergolong (tidak mampu) di data sain itu adalah desil. Desil di bawah lima gitu, terus kemudian yang enam, tujuh, delapan mungkin secara berjenjang misalnya. Desil satu, dua pasti gratis, desil tiga gratis atau empat ke bawah itu masih gratis,” jelas Umi Oded.

‎Ia juga menyoroti ironi di lapangan, dimana banyak anak dari keluarga kelas atas yang justru memburu fasilitas sekolah negeri gratis. Padahal sebenarnya berhak didapatkan oleh kelompok masyarakat kurang mampu.

‎"Misal Dia putra Pejabat dari keluarga yang penghasilannya di atas 100 juta masa gratis. Ini tentu saja harus menjadi kajian tersendiri buat Jawa Barat ketika akan memajukan pendidikan. Maka harus memiliki sebuah langkah-langkah yang berani. Toh itu untuk anak-anak kita, yang namanya untuk anak masa depan kita, kita harus berani invest gitu di situ," tegas dia.

‎Kendati demikian, Umi Oded menuturkan tantangan terbesar berupa masalah klasik terkait akurasi dan tumpang tindihnya data kemiskinan di lapangan dalam penerapan regulasi tersebut. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan implementasi kebijakan subsidi berjenjang ini bertumpu pada integritas dan kejujuran masyarakat itu sendiri saat melakukan pengisian data.

‎"Masyarakat kita ini memang harus memiliki sebuah langkah-langkah pasti dan berani untuk jujur. Masa kalau dia sudah mampu, dia masih pengen dibantu gitu? Dia telah menutup pintu rezeki untuk dirinya sendiri. Nah, bab kejujuran ini mahal yang sederhana tapi mahal di negeri kita, di negeri ini kapanpun, bukan negeri ini aja, semua tempat sampai kapanpun. Untuk itu, ayo kita ngajakin jujur deh," pungkas Umi Oded.