RRI.CO.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penurunan kualitas pembelajaran di tingkat SMK dan SDLB dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), M. Syarifpuddin, menyampaikan pendapat tertulis fraksi terkait berbagai catatan penting di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa penurunan kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

“Iklim kebinekaan mengalami penurunan sebesar 1,55 di tingkat SMA dan 2,77 di tingkat SMK, serta iklim keamanan juga menurun di tingkat SMK,” ujarnya. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

Selain itu, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD. Tercatat sebanyak 917 ruang kelas mengalami rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat di berbagai sekolah.

Tidak hanya sarana, kekurangan tenaga pendidik bersertifikasi juga menjadi perhatian. Politisi yang akrab disapa Bang Dhin menyebut, sebanyak 5.680 guru di Kalimantan Selatan diketahui belum memiliki sertifikasi yang sesuai standar.

Syarifpuddin menambahkan, dokumen LKPJ seharusnya disampaikan dengan hasil audit inspektorat sesuai arahan pemerintah pusat. Ia juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam pembahasan sebagai bentuk kurang optimalnya koordinasi.

“Kami menyikapi dengan tegas bahwa dokumen LKPJ harus dilengkapi hasil audit inspektorat, serta kehadiran kepala OPD sangat penting dalam pembahasan,” katanya. DPRD juga meminta Sekretariat Daerah sebagai ketua tim dokumen LKPJ untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa pemerintah mencatat berbagai rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama tindak lanjut.

“Catatan-catatan itu, pasti akan ditindak lanjuti. Nanti kita dengan SKPD sebagai leading sektor terus akan kita lakukan perbaikan sebagai tanggapan terhadap LKPJ Gubernur 2025,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025.