RRI.CO.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung H. Mansyah Adrian, Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua H. Kartoyo dan M. Alpiya Rakhman.

Sementara perwakilan pemerintah provinsi turut hadir melalui Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Penyampaian laporan rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari.

Dalam laporannya, Desy menegaskan penyusunan rekomendasi berpedoman pada regulasi yang berlaku. Di antaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Ia menyebut rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, rekomendasi menjadi instrumen strategis untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujar Desy. Pernyataan tersebut menegaskan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, DPRD menekankan bahwa seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hasil evaluasi tersebut harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD dan APBD.

Sejumlah bidang juga menjadi fokus perhatian DPRD, mulai dari pemerintahan hingga kesejahteraan rakyat. DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi sorotan utama. DPRD Kalsel menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah.