Banggar DPRD Kalsel Soroti SiLPA dalam Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menggelar rapat kerja membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel, di Banjarmasin Rabu 8 Juli 2026, malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 1 Juli 2026.

Dalam rapat, Banggar dan TAPD membahas realisasi pendapatan serta belanja daerah selama tahun anggaran 2025. Selain itu, pembahasan juga mencakup besaran SiLPA, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan berbagai catatan evaluasi.

Usai rapat, Supian HK menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Banggar telah memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah. Menurutnya, pembahasan tersebut menghasilkan kesepahaman terhadap beberapa poin penting.

“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan menyangkut masalah SiLPA yang sudah dijelaskan, begitu juga temuan yang sudah dijelaskan. Masih ada waktu kurang lebih 60 hari untuk perbaikan,” ujar Supian HK.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus memanfaatkan waktu 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. DPRD juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap catatan dapat diselesaikan secara optimal.

Menurut Supian HK, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih harus terus dipertahankan melalui berbagai perbaikan. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola APBD.

Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kalsel berharap pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya memenuhi kewajiban administratif. Hasil evaluasi juga diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.