RRI.CO.ID, Bandung - Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 sebagai bagian dari proses wajar dalam dinamika pemerintahan. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD memastikan eksekutif menjalankan program sesuai tujuan, termasuk dalam hal anggaran.

“Memang tugas kami mencermati apa yang sudah dilakukan eksekutif. Dari paparan Sekda kemarin ada beberapa catatan, tapi ini masih berproses. Nanti ditunggu perbaikan pelaporan kalau diperlukan,” ujar Buky, Kamis 9 April 2026.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 terdapat delapan kali pergeseran anggaran yang dimungkinkan oleh regulasi. Hal itu menunjukkan perlunya sinkronisasi antara kebijakan dan capaian program.

Buky menilai keberhasilan pemerintahan dapat dilihat dari tiga fungsi utama: pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. “Pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi sudah berjalan. Pembangunan infrastruktur jalan juga terlihat hasilnya. Ke depan, saya soroti agar pemerintah fokus pada fungsi pemberdayaan,” jelasnya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat penting untuk mengurangi beban pemerintah. “Semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah semakin sedikit,” katanya.

Buky juga mengapresiasi capaian survei kepuasan publik terhadap gubernur yang mencapai 95,5 persen. Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah. “Angka kemiskinan masih hampir 7 persen, pengangguran sekitar 6,8 persen. Ini harus jadi catatan penting,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi menjadikan fungsi pemberdayaan sebagai prioritas agar masyarakat Jawa Barat semakin mandiri dan mampu menghadapi tantangan ekonomi.