RRI.CO.ID, Kuningan – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Hal itu disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Barat di Taman Kota Kuningan, Kamis 5 Februari 2026.

Menurut Erwan, periode menjelang hari besar keagamaan selalu diikuti kenaikan permintaan bahan pokok. Tahun ini, momentum tersebut juga berdekatan dengan perayaan Cap Go Meh, sehingga berpotensi memberi tekanan tambahan pada harga pangan.

“Saya harap ada atensi dan keseriusan dari para kepala daerah untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan menjelang Cap Go Meh, Ramadan, dan Idulfitri 2026,” ujar Erwan.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi kuat antar daerah dan instansi terkait, agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah.

Selain faktor permintaan, Erwan menyoroti risiko gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi dan distribusi pangan.

“Saat ini cuaca sangat tidak menentu. Ini harus diantisipasi, jangan sampai pasokan terganggu dengan alasan cuaca,” katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026 mencatat Jawa Barat mengalami deflasi bulanan 0,09 persen, dipengaruhi penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Namun secara tahunan, inflasi Jawa Barat masih berada di level 3,24 persen, didorong kenaikan harga emas perhiasan, tomat, dan beras.

Menyikapi kondisi tersebut, Erwan meminta TPID mengoptimalkan pemantauan harga berbasis data real-time di seluruh kabupaten dan kota.

“Data harus dimaksimalkan. Jangan sampai ada daerah yang stabil, tapi daerah lain inflasinya tinggi,” ujarnya.

Dari sisi distribusi, Erwan menilai infrastruktur di wilayah utara Jawa Barat relatif mendukung kelancaran pasokan, ditopang Tol Cipali, Cisumdawu, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Sementara itu, akses wilayah selatan masih menunggu percepatan pembangunan Tol Cigatas.

Pada kesempatan itu, Erwan juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam belanja pemerintah daerah.

“Digitalisasi transaksi keuangan daerah terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya. 

​