RRI.CO.ID, Atambua - Pengurusan jemaah yang hendak melaksanakan ibadah Umrah prosedur ke depan akan langsung ditangani Kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Layaknya pengurusan jemaah haji di setiap tahun yang hendak melaksanakan ibadah haji mulai dari proses pendaftaran, pelunasan biaya haji, pengurusan dokumen hingga pemberangkatan serta kepulangan oleh petugas Kementerian haji dan Umrah.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah. Mulai dari proses pemberangkatan menggunakan agen travel resmi, selama menunaikan ibadah umrah di tanah suci Mekah Arab Saudi hingga kepulangan diketahui pemerintah.

"Sementara di bahas bahwa urusan umrah ke depan akan disinkronkan dengan program pemerintah melalui kementerian haji. Proses diketahui dan dikawal langsung jadi bisa diketahui jemaah berangkat dan pulang bisa diketahui," kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir.

Ia menjelaskan, selama ini yang terjadi pihaknya sebatas mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan paspor, selebihnya proses pemberangkatan hingga kepulangan jemaah tidak diketahui pemerintah. Kondisi yang ada menjadi kendala pelaporan informasi para jemaah umrah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita hanya bisa kroscek saat jemaah mengambil rekomendasi untuk pembuatan paspor, tahun ini tercatat ada 16 orang tetapi pemberangkatan tidak lagi melapor, ini menjadi kendala," ucapnya.

Semisal imbas konflik Timur Tengah terjadi dua pekan lalu, rombongan jemaah Umrah Indonesia sempat tertahan di Arab Saudi kemudian baru di pulangkan dan dimungkinkan termasuk di dalamnya asal Kabupaten Belu.