RRI.CO.ID, Sabang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk segera mengurus legalitas usaha guna meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kepercayaan mitra bisnis.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Hendri Rahman, S.Kom, MM., mengatakan legalitas usaha menjadi fondasi penting karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, usaha yang telah memiliki badan hukum lebih mudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, perbankan maupun sektor swasta.

"Legalitas usaha itu penting karena memberikan kepastian hukum. Usaha yang telah terdaftar akan lebih dipercaya oleh konsumen, supplier maupun lembaga pembiayaan," kata Hendri Rahman dalam Talk Show RRI Pro 1 Banda Aceh yang bertemakan “Membangun Usaha yang Legal dan Berdaya Saing”, Selasa 7 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah kini menyediakan layanan pendirian Perseroan Perorangan yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM. Prosesnya dapat dilakukan secara daring dengan persyaratan sederhana berupa KTP, NPWP, alamat email, dan nama perusahaan.

Menurut Henri, biaya pendirian Perseroan Perorangan juga sangat terjangkau, yakni hanya Rp50 ribu yang dibayarkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Sepanjang persyaratannya lengkap, prosesnya bisa selesai pada hari yang sama. Biayanya hanya Rp50 ribu dan pelaku usaha sudah memiliki badan hukum yang diakui negara," ujarnya.

Henri menambahkan, hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 3.685 Perseroan Perorangan di Aceh sejak program tersebut diluncurkan pada 2022. Ia berharap jumlah tersebut terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha.

Selain memperkuat kepercayaan mitra, legalitas usaha juga memberikan perlindungan hukum karena memisahkan aset pribadi dengan aset perusahaan apabila terjadi persoalan dalam kegiatan usaha.