RRI.CO.ID, Manado - Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait "Sistem Desil Terbaru 2026". Melalui akun resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), Kemensos menegaskan bahwa infografis yang mengaitkan kategori desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status penerima bantuan sosial merupakan informasi yang tidak benar.

Dalam penjelasannya, Kemensos menyebutkan bahwa penetapan tingkat kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026. Pada ketentuan tersebut, tingkat kesejahteraan dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil.

Kemensos menjelaskan bahwa Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara itu, Desil 2 merupakan kelompok 10 persen di atasnya dan pembagian tersebut berlanjut hingga Desil 10 yang merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Lebih lanjut, Kemensos menegaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita setiap bulan. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak pernah menerbitkan besaran nominal pengeluaran berdasarkan kategori desil.

Karena itu, informasi yang beredar dengan mencantumkan angka nominal pengeluaran disertai label kesejahteraan dipastikan bukan berasal dari sumber resmi Kemensos maupun BPS.

Melalui unggahan tersebut, Kemensos juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.

"Bijak bermedia sosial dimulai dari satu langkah sederhana: cek sumbernya sebelum membagikannya. Mari bersama melawan hoaks dan memastikan informasi yang kita sebarkan berasal dari sumber yang terpercaya," tulis Pusdatin Kesos dalam unggahan resminya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kemensos berharap masyarakat selalu mengacu pada informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, khususnya terkait data kesejahteraan dan program bantuan sosial.