RRI.CO.ID, Kupang - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas, mengakui literasi digital masih menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan perpajakan berbasis elektronik di wilayah kerjanya. Selain masih rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap layanan digital, keterbatasan akses internet di sejumlah daerah juga menjadi kendala yang harus dihadapi.

"Literasi digital memang masih perlu terus kita edukasi sehingga masyarakat tidak lagi takut menggunakan layanan melalui digitalisasi. Di wilayah kerja KPP Pratama Kupang juga masih ada beberapa daerah yang mengalami keterbatasan akses internet sehingga menjadi tantangan tersendiri," ujar Jehuda Bill Jonas saat menjadi narasumber pada Kamis 9 Juli 2026.

Menurut Jonas, wilayah kerja KPP Pratama Kupang mencakup daerah-daerah yang kondisi infrastruktur telekomunikasinya belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, sebagian wajib pajak harus mencari lokasi yang memiliki jaringan internet agar dapat mengakses layanan perpajakan secara daring.

Ia menjelaskan bahwa selain kendala jaringan, masih banyak wajib pajak yang sebenarnya telah terbiasa menggunakan perangkat digital, namun belum memiliki keberanian untuk memanfaatkan layanan perpajakan secara elektronik. Kekhawatiran melakukan kesalahan saat mengakses aplikasi menjadi salah satu alasan masyarakat enggan mencoba.

"Masih ada wajib pajak yang sebenarnya sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, tetapi takut mencoba karena khawatir salah mengakses layanan atau salah melakukan pengisian data. Padahal setiap layanan telah dilengkapi dengan panduan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPP Pratama Kupang terus meningkatkan pendampingan kepada wajib pajak melalui berbagai saluran pelayanan. Pendampingan dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan layanan digital secara benar sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

"Kalau diperlukan, kami selalu siap memandu teman-teman wajib pajak dalam menggunakan layanan digital. Komitmen kami sederhana, yaitu mendampingi wajib pajak sampai berhasil memanfaatkan layanan yang kami sediakan," tegas Jehuda.

Ia berharap peningkatan literasi digital masyarakat akan berjalan seiring dengan semakin luasnya akses internet di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, transformasi layanan perpajakan berbasis digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh wajib pajak, termasuk yang berada di daerah dengan akses telekomunikasi yang masih terbatas. (ST)