Kearifan Lokal Nelayan NTT Jadi Fondasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Kupang- Keberhasilan implementasi konsep Ekonomi Biru di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya bergantung pada seberapa banyak hasil laut yang diperoleh, melainkan pada keseimbangan pilar ekologi dan kelestarian lingkungan. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Dr. Chairul Pua Tingga, S.Sos., M.M, dalam Obrolan Akamsi RRI Pro 4 Kupang, Rabu 8 Juli 2026, mengatakan, berdasarkan hasil kajian di lapangan, nelayan lokal NTT sebenarnya telah lama mempraktikkan prinsip keberlanjutan ini melalui adat istiadat setempat.

Ia membagikan pengalamannya saat melakukan observasi di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu. "Masyarakat nelayan lokal memiliki budaya dan kearifan lokal yang melarang pengambilan hasil laut pada waktu-waktu tertentu. Secara ilmiah, setelah diteliti, waktu pelarangan adat tersebut ternyata bertepatan dengan masa memijah atau bertelurnya ikan," ungkapnya.

Ia mengapresiasi tingginya kesadaran ekologis masyarakat pesisir NTT yang memandang laut sebagai rumah masa depan bagi anak cucu mereka. Namun, ironisnya, ancaman kerusakan ekosistem justru kerap datang dari pihak luar.

"Hasil survei kami menunjukkan keluhan dari nelayan lokal bahwa perusak lingkungan itu bukan mereka, melainkan nelayan dari luar wilayah. Ada perbedaan orientasi. Nelayan luar murni mengejar target keuntungan tanpa peduli kerusakan akibat alat tangkap pengeboman atau pembiaran polusi cat kapal di pesisir yang merusak budidaya rumput laut," tambahnya.

Menurut Dr. Chairul, tantangan utama ekologi laut NTT saat ini bertumpu pada lemahnya sistem pengawasan perairan, mengingat Laut Sawu merupakan wilayah konservasi perairan yang sangat luas. Selain pengawasan terhadap nelayan luar, isu pengelolaan sampah domestik di kawasan pesisir oleh masyarakat darat juga menjadi PR yang harus diselesaikan bersama.

Meski menghadapi tantangan pengawasan, Dr. Chairul mengaku sangat optimis terhadap masa depan Ekonomi Biru di NTT. Pemerintah Provinsi NTT bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dinilai telah serius menyusun tata ruang laut dan regulasi pendukung sejak beberapa tahun terakhir demi menjamin kelestarian laut yang mampu menyejahterakan masyarakat. (JR)