RRI.CO.ID, SRAGEN – Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, meminta para pemangku wilayah di Kabupaten Sragen untuk bergerak cepat melakukan penyisiran ulang terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah ini dinilai krusial guna menghabiskan sisa backlog (kekurangan) perumahan yang saat ini masih tercatat sekitar 6.000 unit di Bumi Sukowati.

Meski capaian penanganan RTLH tahun ini tergolong masif, Sriyanto mengingatkan bahwa pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen belum sepenuhnya usai.

"Saat ini masih ada sisa rumah tidak layak huni sekitar 6.000 unit yang tersebar di berbagai kecamatan. Saya meminta para camat dan kepala desa untuk bergerak cepat melakukan penyisiran ulang secara valid agar warga yang membutuhkan bisa diakomodasi pada pengajuan anggaran berikutnya," ujar Sriyanto di Sragen Selasa 30 Juni.

Sriyanto menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini di tingkat pusat, terlebih program ini sejalan dengan visi besar pemerintah.

"Presiden memiliki program nasional pembangunan tiga juta rumah. Saya siap mendukung program Bupati Sragen agar ke depan Kabupaten Sragen bebas dari rumah tidak layak huni. Program ini harus kita kawal bersama," kata legislator Senayan tersebut.

Pelaksanaan proyek penataan permukiman tahun ini dinilai jauh lebih akuntabel berkat penerapan sistem Tender Rakyat dalam penyediaan bahan bangunan. Sistem ini terbukti berhasil memangkas birokrasi, menekan potensi penyelewengan, dan menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan.

Berdasarkan laporan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, model pengerjaan swadaya yang transparan ini berhasil menghemat anggaran hingga lebih dari Rp600 juta. Selain jaminan bebas potongan, efisiensi ini dibarengi dengan lompatan kecepatan pengerjaan fisik di lapangan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang seringkali dikejar tayang di akhir tahun, progres pembangunan saat ini berjalan sangat cepat. Beberapa unit rumah dilaporkan sudah mencapai progres fisik hingga 50 persen.

Berkat capaian positif, progres yang cepat, dan akuntabilitas yang terjaga, proyek penataan permukiman di tiga desa di Kecamatan Tanon ini direncanakan akan diresmikan langsung oleh Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, dalam waktu dekat.

Kepala BP3KP Jawa III, Aldino Herupriawan, menyampaikan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan sekadar bantuan dana, melainkan sarana membangun semangat kebersamaan masyarakat.

“Program BSPS merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memberikan dukungan stimulan dana sekaligus menumbuhkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat,” kata Aldino.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS dipastikan tanpa pungutan liar serta wajib memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tertib administrasi.

Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa bantuan PK RTLH adalah bukti nyata kehadiran negara dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga. Namun, ia mengingatkan bahwa kunci utama keberhasilan program ini ada pada partisipasi aktif masyarakat.

“Kehadiran program ini adalah bukti negara hadir memberikan stimulan agar masyarakat dapat menata kembali tempat tinggalnya menjadi lebih sehat dan kokoh. Kunci keberhasilannya terletak pada semangat gotong royong. Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan rawat rumah yang telah dibangun,” tutur Bupati Sigit.

Hingga pertengahan tahun 2026 ini, Pemkab Sragen mencatat sudah ada 16 desa yang dinyatakan bebas dari rumah tidak layak huni.

“Dari 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 16 desa yang bebas RTLH. Ke depan akan terus kita perluas sehingga masyarakat dapat hidup lebih nyaman, tinggal dengan layak, dan memiliki kualitas hidup yang semakin baik,” ujarnya. MI